Kabupaten Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah itu dapat rampung 100 persen pada akhir Juli 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong kemandirian desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Dindin mengatakan, seluruh proses pembentukan koperasi tersebut akan mendapat dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan komitmen Bupati Bandung.
“Seluruh koperasi ditargetkan telah terbentuk paling lambat akhir Juli 2025. Proses pembentukan koperasi ini akan didukung penuh melalui anggaran APBD Kabupaten Bandung sesuai komitmen Pak Bupati,” kata Dindin di Kabupaten Bandung, Jumat.
Dia menjelaskan, pembentukan KMP merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sekaligus bentuk dukungan terhadap Asta Cita nasional, terutama dalam menciptakan kemandirian pangan, mengembangkan industri agro-maritim berbasis koperasi, dan membangun ekonomi dari desa.
“Koperasi ini diharapkan menjadi lembaga ekonomi kolektif yang mampu memberdayakan potensi masyarakat, memperpendek rantai distribusi, dan menekan angka kemiskinan di desa dan kelurahan,” ujarnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Kawaludin menegaskan bahwa koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat.
“Koperasi harus mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi tempat peminjaman modal usaha yang aman, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada bank emok (rentenir tradisional). Selain itu, koperasi juga akan menjadi mitra penyalur utama program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.
Kabupaten Bandung telah menerima alokasi pembentukan 361 dapur umum untuk mendukung program MBG. Dengan koperasi sebagai pelaksana utama, perputaran dana di daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp4,58 triliun per tahun atau sekitar 70 persen dari total APBD Kabupaten Bandung.
Kawaludin berharap, potensi ekonomi ini dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui koperasi, sehingga kesejahteraan dapat lebih merata.
Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan mengatakan, koperasi memiliki peran penting dalam menyukseskan program MBG, yang dinilai berdampak besar terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.
“Koperasi adalah mitra strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan sehingga dapat menjadi pemasok utama bahan-bahan berkualitas untuk program MBG,” kata dia.
