Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkapkan kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat (Tarif Trump) berpotensi mengganggu kinerja ekspor Jabar meski sampai saat ini belum terlihat efek dari pengenaan bea masuk baru tersebut.
Plt Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, menyampaikan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat terhadap produk dari negara lain termasuk Indonesia, bisa berdampak pada berbagai lini termasuk ketenagakerjaan di Jabar, mengingat sejauh ini AS merupakan tujuan ekspor Jabar, bahkan neraca perdagangan dengan AS kerap surplus di mana per Maret 2025 terjadi surplus sekitar 478,67 juta dolar AS.
"Kebijakan ini jika diterapkan, dampaknya bisa sangat besar bagi Jawa Barat, mengingat produk ekspor yang berasal dari Jabar itu salah satu yang tertinggi adalah ke AS, seperti rajutan, alas kaki, dan bahan karet. Kita bisa bayangkan jutaan warga Jabar sebagian besar pada sektor industri yang terkait ekspor ke AS," kata Darwis.
Salah satu yang diharapkan untuk menyikapi persoalan bea masuk yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump, adalah suksesnya negosiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk peninjauan ulang kebijakan tersebut.
"Harapan kita, perundingan yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo seperti yang diungkapkan ketika panen raya di Majalengka, yakni untuk dilakukan peninjauan kembali kebijakan tersebut. Kita berdoa agar yang dirundingkan bisa menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.
Selain itu, ia pun mengharapkan kebijakan pemerintah untuk bisa membuka pasar-pasar baru bagi industri berbasis ekspor, terutama pada negara-negara yang membutuhkan dilakukannya penyeimbangan neraca perdagangan (trade balancing).
Dia mencontohkan negara yang bisa menjadi tujuan ekspor baru atau dikembangkan adalah ke negara China dan Taiwan yang dicatat oleh pihaknya masih mengalami defisit.
BPS: Efek "Tarif Trump" berpotensi ganggu ekspor Jawa Barat
Selasa, 8 April 2025 21:31 WIB

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Darwis Sitorus memberikan keterangan di Gedung BPS Jabar, Bandung, Selasa (8/4/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)