Jakarta (ANTARA) - Pengumuman tarif terhadap perekonomian global yang dilakukan Presiden AS Donald Trump lebih dari sekadar petir di siang bolong.
Menurut pemberitaan BBC, mantan kepala ekonom di Dana Moneter Internasional (IMF), Ken Rogoff, menyatakan bahwa Trump dengan melakukan pengumuman tersebut sama saja dengan "menjatuhkan bom nuklir pada sistem perdagangan global".
Dasarnya, pemerintah AS telah menjatuhkan "tarif dasar minimum" sebesar 10 persen terhadap semua impor ke negara Paman Sam, serta adanya "tarif timbal balik yang lebih tinggi" untuk sekitar 60 negara.
Kebijakan tarif tambahan 10 persen itu akan mulai diberlakukan per 5 April 2025, sedangkan empat hari kemudian, tarif yang lebih tinggi kepada puluhan negara tersebut akan mulai berlaku.
Banyak negara yang akan dikenakan tarif tinggi hingga lebih dari 30 persen, seperti Kamboja (tarif sebesar 49 persen), Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), dan China (34 persen).
Republik Indonesia sendiri juga dikenai tarif sebesar 32 persen, karena dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS.
Dengan langkah Trump tersebut, para ekonom telah berulang kali memperingatkan bahwa hal itu akan menyebabkan kenaikan harga konsumen, menimbulkan risiko inflasi dan resesi, serta gangguan pada rantai pasokan global.
Meski Trump menyebut pengumuman itu sebagai "Hari Pembebasan", Wakil Kanselir Jerman dan Menteri Ekonomi Robert Habeck, sebagaimana dilaporkan oleh ABC News, mengatakan bahwa hal ini akan diingat sebagai "hari inflasi" bagi konsumen di Amerika Serikat.
Habeck juga mengingatkan bahwa pengumuman tarif itu merupakan "kegilaan AS" karena akan memicu efek domino yang akan menyeret banyak negara ke dalam resesi.
Sementara itu, kepala kebijakan dan advokasi lembaga wadah pemikir bidang perekonomian Groundwork Collaborative, Alex Jacquez, seperti dikutip dari CBS News, mengingatkan bahwa tarif tersebut akan mengakibatkan banyak peritel dan perusahaan besar yang akan membebankan biaya tambahan dari tarif itu sebanyak mungkin kepada konsumen.
Singkatnya, pengumuman tarif yang dilakukan oleh Trump tersebut telah menimbulkan volatilitas yang signifikan ke pasar keuangan global, hubungan internasional yang tegang, dan ketidakpastian ekonomi yang meningkat.
Namun, dampak penuhnya akan bergantung pada respons negara-negara yang terkena dampak dan durasi tindakan perdagangan ini.
Apalagi, negara-negara serta kawasan yang terkena dampak tarif, termasuk China, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko, telah menyatakan niat untuk menerapkan tarif balasan.
Misalnya, China menghadapi tarif total sebesar 54 persen (akumulasi dari kebijakan Trump sebelumnya), yang memicu kekhawatiran tentang potensi perang dagang yang lebih besar.
Tidak akan retaliasi
Namun, ada yang unik bahwa Australia, menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan retaliasi atau menerapkan tarif balasan kepada AS.
Tentu saja, Australia bukanlah pasrah dan menerima begitu saja kebijakan Trump tersebut. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan tegas menyatakan bahwa penerapan tarif yang dilakukan pemerintahan AS sama sekali tidak beralasan.
Albanese mengingatkan bahwa bila tarif itu disebut sebagai timbal balik, maka seharusnya yang diterapkan adalah nol persen, dan bukannya dipukul rata sebesar 10 persen kepada seluruh dunia.
PM Australia itu juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump bertentangan dengan prinsip kemitraan antara kedua negara tersebut, serta bukan "tindakan dari seorang sahabat".
Mengapa Australia tidak akan menerapkan tarif balasan kepada AS? Hal itu terutama karena Australia "hanya" terkena tarif 10 persen, bukannya seperti negara-negara lain yang terkena tarif jauh lebih besar.
Selain itu, Negeri Kanguru itu juga memahami bahwa bentuk retaliasi yang akan memicu melebarnya perang dagang tidak akan pernah berakhir dengan baik.
Albanese telah mengingatkan bahwa pihaknya "tidak akan ikut serta dalam perlombaan yang tidak sehat yang akan menyebabkan harga naik dan pertumbuhan melambat".
Hal itu memang betul, karena bila Australia menerapkan tarif balasan, maka akan membuat berbagai produk barang yang masuk ke negara tersebut semakin mahal. Mahalnya barang, yang berpotensi akan meningkatkan laju inflasi, akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian secara nyata, apalagi terhadap sektor riil.
Dengan kata lain, langkah tidak melakukan retaliasi adalah untuk menghindari eskalasi perang dagang yang akan dapat mengganggu rantai pasokan global, mengurangi perdagangan, dan merugikan industri dalam negeri.
Dengan tidak membalas, suatu negara dapat memberi sinyal kepada pihak lain bahwa mereka tidak tertarik pada eskalasi lebih lanjut, yang dapat menyebabkan de-eskalasi ketegangan. Untuk itu, Australia juga dianggap memberikan pesan diplomatik positif dan tampil sebagai pelaku rasional serta lebih dewasa dalam menghadapi ketegangan perekonomian.
Kerugian penurunan ekspor
Di lain pihak, dengan tidak membalas maka negara tersebut ke depannya berpotensi mengalami kerugian ekonomi dalam bentuk penurunan ekspor. Jika tarif secara khusus ditujukan pada industri-industri utama, negara tersebut dapat menghadapi penurunan pendapatan dan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut.
Dengan tidak membalas, negara tersebut mungkin dianggap lemah atau tidak mau membela kepentingan ekonominya sendiri, sehingga negara agresor memiliki pengaruh yang lebih besar dalam negosiasi di masa mendatang.
Apalagi, jika negara yang tidak membalas dianggap tidak mau melawan, negara tersebut mungkin akan memberanikan diri untuk mengenakan tarif serupa di masa mendatang, meskipun tahu tidak akan ada konsekuensi yang signifikan dengan menaikkan tarif tersebut.
Selain itu, jika industri dan pekerja suatu negara terkena dampak buruk dari tarif dan pemerintah tidak membalas, negara tersebut mungkin akan menghadapi kritik dari dalam negeri dari berbagai pihak yang mendorong tindakan yang lebih kuat untuk melindungi industri nasional.
Tentu saja apakah ini merupakan strategi yang baik atau tidak tergantung kepada konteksnya. Karena Australia tidak terkena tarif yang lebih tinggi seperti sejumlah negara di kawasan Asia termasuk China dan Indonesia, maka ada kemungkinan Australia dapat menyerap dampak ekonomi jangka pendek terhadap pemberlakuan tarif global AS.
Apalagi, dalam sejumlah kesempatan lainnya, PM Australia menyatakan bahwa negara ingin mendiversifikasi hubungan perdagangan di seluruh dunia, khususnya dengan negara-negara Indo-Pasifik.
Untuk itu, Albanese juga menyatakan bahwa dengan memperluas hubungan dagang itu akan membuat Australia tidak bergantung kepada satu negara sertu dapat meningkatkan hubungan di kawasan.
Itulah yang seharusnya dilakukan oleh banyak negara. Dengan menyadari bahwa pemerintahan Trump hanya akan terus mengandalkan ancaman tarif dalam hubungan perdagangan globalnya, maka lebih baik bila kerja sama dilakukan oleh mereka yang lebih memilih kelancaran dalam perdagangan.
Dengan AS yang sibuk mengenakan tarif semaunya di sana-sini, maka alangkah baiknya bila berbagai negara untuk fokus kepada diversifikasi hubungan perdagangan antara lain dengan menegosiasikan kesepakatan baru dengan negara atau kawasan lain yang mungkin menawarkan persyaratan lebih baik daripada negara yang mengenakan tarif dengan semena-mena dan seenaknya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mengkaji opsi tidak membalas hantaman "nuklir" tarif Trump
