Bandung (ANTARA) - Kepungan bencana hidrometeorologi di Jawa Barat, membuat angka efisiensi anggaran daerah di Jabar untuk dialihkan pada berbagai pos untuk kesejahteraan masyarakat, belum final dan masih dinamis.
Hal ini diindikasikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman yang mengatakan Pemprov Jawa Barat melakukan pergeseran anggaran dengan menyesuaikan visi-misi kepala daerah, serta situasi terkini di lapangan. Di mana sebelumnya angka efisiensi Pemprov Jabar menurut Gubernur Dedi Mulyadi adalah sebesar Rp5,4 triliun.
"Terutama dampak bencana Itu bisa langsung dieksekusi di pergeseran (tanpa menunggu APBD Perubahan). Penanganan yang ada direalokasi langsung dengan dipayungi Peraturan Gubernur sesuai Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri jadi tidak perlu menunggu perubahan. Jadi sampai saat ini angkanya dinamis," kata Herman selepas rapat realokasi anggaran di Bandung, Minggu malam.
Efisiensi anggaran sendiri, kata Herman, dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk akuntabel, dengan menyelaraskan keinginan untuk progresif dan tetap mitigatif.
"Kami coba selaraskan, tidak bisa juga progresif kemudian kita tidak hati-hati. Karenanya kami menyiapkan budget lebih untuk inspektorat demi melakukan pengawalan. Bahkan Pak Gubernur juga sudah menginisiasi untuk kerjasama dengan BPKP sehingga hasil dari efisiensi yang kemudian direalokasi Itu nanti sebelum pencairan Itu akan direview dulu oleh auditor agar aman. Ya progresif tapi mitigatif," ujarnya.
Dia menambahkan hasil dari berbagai pembahasan realokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan dicek bersama seluruh OPD Provinsi Jawa Barat, kata Herman, akan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah dan situasi terkini, yang kemudian akan disampaikan ke Dedi untuk dikonsultasikan sebelum ditetapkan.
"Intinya harus kualitatif. Dan penetapan InsyaAllah tanggal 19 Maret 2025, hari Rabu," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada tahun ini.
Ia mengatakan efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Ia hanya memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.
Nantinya, alokasi hasil efisiensi itu, untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.
Diketahui, setelah bencana besar di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Karawang, pada 15 Maret 2025, Jawa Barat dikepung bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.
Tercatat bencana banjir, tanah longsor, sampai angin kencang melanda Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang menyebabkan ribuan rumah terendam banjir atau mengalami kerusakan dengan hampir 7.000 jiwa terdampak.
