Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan belanja modal untuk pembangunan Jawa Barat yang diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat, bisa rampung dan selesai pada tahun 2026.
Modal yang dimaksud Dedi, adalah infrastruktur seperti jalan, sekolah, Puskesmas, sarana transportasi dan lainnya, untuk mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Pada tahun 2025 dan sisa setengah dari tahun 2026, saya menyebutnya tahun belanja modal dalam bentuk infrastruktur, maka saya menargetkan jalan Provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025. Sisanya 10 pada tahun 2026 dengan kualitas yang baik dan lebar mumpuni dengan marka yang jelas, CCTV, penerangan jalan umum (PJU), serta ruang estetika seperti gapura," kata Dedi di Bandung, Jumat.
Infrastruktur selanjutnya, kata Dedi, adalah ruang kelas baru sebanyak 3.333 unit yang harus selesai pada tahun 2025, dengan penyelesaian status-status tanah dan bangunan yang masih milik orang lain.
Lalu pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang diarahkan pada rawat inap, harus selesai pada tahun 2025 ini.
"Kemudian jaringan listrik, di mana masih ada 150 ribu orang masyarakat Jawa Barat yang belum punya listrik harus selesai pada tahun 2025 ini. Dan rumah rakyat miskin setengahnya harus selesai pada tahun 2025 ini. Dan angkanya tidak boleh Rp22,5 juta minimal Rp40 juta sampai Rp50 juta Kalau ingin merubah itu," ucapnya.
Di sektor transportasi darat, Dedi merencanakan pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Ia berharap keberadaan monorel mampu mengatasi kemacetan dan memperkuat konektivitas antarkota.
Selain itu, ia berencana mengaktifkan kembali jalur kereta peninggalan era kolonial Belanda yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
"Kami akan menjajaki pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Kami juga ingin mengaktifkan kembali jalur kereta yang pernah ada pada era kolonial Belanda," katanya.
Untuk menjewantahkan keinginannya, Dedi menegaskan akan mengalokasikan anggaran Pemprov Jabar secara efisien dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan peningkatan di beberapa sektor.
"Tidak ada efisiensi dalam arti pemotongan anggaran, yang ada adalah alih lokasi anggaran. Bahkan, saya menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun," tuturnya.
Beberapa sektor program prioritas yang akan mendapatkan peningkatan alokasi anggaran, antara lain, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak.
Kemudian perbaikan jalan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun guna mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di seluruh Jawa Barat.
Lalu penyediaan listrik untuk masyarakat miskin dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar untuk memperluas akses energi.
Dan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar untuk membantu warga memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dikurangi atau dihapus, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan seminar di hotel yang bersifat seremonial.
"Saya memulai dari diri sendiri. Tidak ada anggaran untuk baju dinas baru, perjalanan dinas ke luar negeri, atau studi banding yang tidak relevan," kata Dedi.
