MK tolak permohonan uji materi agar warga tidak beragama diakui di Adminduk

Tangkapan layar - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Untuk mewujudkan karakter bangsa yang seperti itu, terdapat norma dalam UU Adminduk yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan.

Lebih jauh, pembatasan bagi warga negara Indonesia berupa kewajiban untuk menyatakan memeluk agama atau kepercayaan tertentu merupakan keniscayaan, sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan konstitusi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MK tolak permohonan warga tidak beragama diakui dalam Adminduk