Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (20/11) malam, Kepresidenan Palestina menyatakan keputusan AS menggunakan hak veto untuk keempat kalinya memberi keberanian Israel melanjutkan kejahatan terhadap warga sipil tak bersalah di Palestina dan Lebanon.
Pernyataan itu juga mengkritik AS karena mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB, termasuk putusan Mahkamah Internasional yang menyerukan penghentian pendudukan Israel, penarikan dari Gaza, dan menghentikan permusuhan.
Kepresidenan menegaskan bahwa kepemimpinan Palestina secara konsisten telah menyerukan resolusi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal VII untuk meminta gencatan senjata segera, menghentikan tindakan genosida Israel terhadap rakyat Palestina, dan mendukung kerja berkelanjutan Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).
Kepresidenan Palestina mendesak komunitas internasional, khususnya anggota Dewan Keamanan PBB, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan mengambil tindakan segera untuk menghentikan serangan Israel yang sedang berlangsung, bencana kemanusiaan, dan kelaparan yang mempengaruhi penduduk Gaza.
Pernyataan itu juga mengungkapkan terima kasih kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan yang berusaha meloloskan resolusi tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada anggota tetap yang memberikan suara mendukungnya.
Kepresidenan menyerukan Dewan Keamanan untuk bertindak dengan tegas dalam melindungi rakyat Palestina dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional. Kepresidenan Palestina juga menuntut penerapan hukum internasional secara menyeluruh terhadap Israel, yang menurutnya dihalangi pemerintah AS.
Kepemimpinan Palestina menegaskan kembali seruan mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Anggota DK PBB kecam veto AS
Sejumlah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (20/11) mengecam veto keempat kalinya yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi gencatan senjata yang diusulkan untuk Jalur Gaza.
Utusan China, Fu Cong, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pemungutan suara tersebut dan menuduh AS menghalangi harapan rakyat Palestina "untuk bertahan hidup, mendorong mereka lebih jauh ke dalam kegelapan dan keputusasaan" melalui penggunaan hak vetonya.
“Apakah nyawa rakyat Palestina tidak berarti apa-apa?” tanya Fu retoris.
“Berapa banyak lagi orang yang harus mati sebelum mereka (AS) terbangun dari tidur pura-puranya?” lanjutnya.
Fu menilai bahwa veto berulang oleh AS "telah meruntuhkan otoritas Dewan Keamanan dan hukum internasional ke titik terendah sepanjang sejarah."
“Kami menyerukan kepada AS untuk mengambil tanggung jawabnya sebagai anggota tetap Dewan secara serius. AS harus berhenti bersikap pasif dan menghindar,” tegasnya.
Utusan Aljazair, Amar Bendjama, menyampaikan bahwa “pesan hari ini jelas ditujukan kepada kekuatan pendudukan Israel: ‘Anda boleh melanjutkan genosida Anda, Anda boleh melanjutkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina dengan impunitas penuh.’”
Ia mengatakan veto AS mengirimkan pesan “jelas” lainnya kepada rakyat Palestina bahwa “meskipun mayoritas dunia mendukung penderitaan Anda, ada pihak lain yang tetap tidak peduli.”
Utusan Prancis, Nicolas de Riviere, menyatakan “penyesalan mendalam” atas penggunaan veto oleh AS dan menekankan bahwa situasi di Gaza memburuk setiap hari.
“Hukum humaniter internasional sedang diinjak-injak,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa satu-satunya respons yang tepat adalah gencatan senjata.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan tidak mengejutkan jika AS memveto resolusi tersebut.
“Selama berbulan-bulan, AS telah menghalangi dan mempersulit aksi Dewan untuk menangani situasi bencana di Gaza, berpihak pada satu pihak dalam konflik untuk mendorong kepentingan politiknya sendiri dengan mengorbankan nyawa rakyat Palestina,” katanya.
Veto tersebut disebutnya sebagai tindakan yang “tidak berperikemanusiaan.” Ia menambahkan, “Kami tidak perlu diberi ceramah oleh Amerika Serikat tentang kemunafikan. Kemunafikan adalah apa yang mereka tunjukkan setiap hari dalam berbagai konflik.”
Kepada Wakil Utusan AS, Robert Wood, Nebenzia mengatakan: “Hari ini Anda secara definitif menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu warga sipil tak berdosa, pengungsian, penderitaan para sandera, dan penahanan ilegal warga Palestina.”
Utusan Inggris, Barbara Woodward, yang juga menjabat sebagai ketua DK PBB untuk November, menyatakan penyesalannya atas veto tersebut. “Hukum humaniter internasional harus dihormati oleh semua pihak,” ujarnya.
Utusan Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, juga menyampaikan penyesalannya dan menyebut “pemusnahan rakyat Palestina adalah noda besar pada hati nurani kolektif kita sebagai umat manusia.”
Rodrigues-Birkett mengatakan bahwa peluang Dewan untuk menghapus noda tersebut “terhambat oleh veto.”
“Kelanjutan penderitaan yang sangat besar ini tidak boleh menjadi takdir rakyat Palestina,” katanya, mendesak agar konflik segera diakhiri.
Kepada para wartawan setelah sidang, Rodrigues-Birkett menyatakan bahwa 10 anggota tidak tetap Dewan “menunjukkan fleksibilitas besar untuk mencapai konsensus.”
“Kami sangat kecewa karena teks tersebut tidak diadopsi,” tambahnya, “Namun upaya kolektif kami untuk mengakhiri permusuhan ini tidak akan berhenti.”
Sumber: WAFA-OANA-Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepresidenan Palestina kecam veto AS atas resolusi gencatan senjata
