Bandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa Komisi II DPR yang menyambangi Gedung Pakuan Bandung mengingatkan soal netralitas aparatur pemerintah dalam Pilkada Setentak 2024 ini.
"Yang penting mereka minta kepastian dari ASN untuk netral, dan juga TNI Polri juga netral. Jadi kita sepakat bahwa itu memang harus dilaksanakan, karena (amanat) undangan-undang," kata Bey di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.
Baca juga: Pemprov Jawa Barat deklarasikan netralitas ASN pada Pilkada 2024
Dalam audiensi yang dihadiri Penjabat Gubernur Jabar dan 27 Penjabat Bupati dan Walikota se-Jabar, Bey menyebut Komisi II DPR yang dipimpin oleh Dede Yusuf, berpesan pemerintah daerah harus memastikan kesiapannya untuk menggelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024, baik untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati maupun pemilihan Wali Kota/ Wakil Wali Kota.
Bey juga mengatakan Pemprov Jabar berkomitmen untuk mewujudkan pilkada serentak di seluruh Jabar berjalan lancar, aman, damai, jujur, dan adil.
"Ada beberapa kesan yang kita harus tindak lanjuti, yaitu kesiapan, kewaspadaan baik pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Mereka menginginkan pilkada serentak di Jawa Barat berjalan dengan cara aman, damai dan juga jurdil," ujar Bey.
Soal adanya kemungkinan penyebaran berita hoaks ataupun kampanye hitam (black campaign) yang menyerang pihak-pihak tertentu dalam Pilkada Jabar, Bey mengatakan hal itu juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
"Untuk pengawasan itu kita ada Bawaslu, kepolisian, dan Diskominfo juga dilibatkan dalam melakukan pengawasan," ucapnya.
DPR mengingatkan soal netralitas aparatur pemerintah dalam Pilkada Jabar
Kamis, 14 November 2024 5:01 WIB
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin bersama Kepala BPK Perwakilan Jabar Widhi Widayat memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (13/11/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)
