Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri menekankan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk rutin setiap pekan melakukan evaluasi upaya pengendalian inflasi.
Bachril di Cibinong, Selasa, menyebutkan dirinya juga harus melaporkan secara rutin aktivitas terkait langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Bogor kepada pemerintah pusat.
“Harga komoditas yang menjadi alat ukur inflasi ada 20 komoditas, ini dinilai dari indeks perkembangan harga, perubahan harga dari hari ke hari, dan dibandingkan dengan sebelumnya,” kata Bachril.
Ia mengungkapkan bahwa penanganan inflasi merupakan program yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia.
Bachril menerangkan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bogor nantinya melakukan pemantauan harga pangan di setiap pasar dengan melibatkan Perumda Pasar Tohaga.
"Kemudian gerakan pasar murah yang dilaksanakan di tiap kecamatan, rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan rutin mingguan untuk memantau indeks angka inflasi di Kabupaten Bogor," ujar Bachril.
Meski begitu, kondisi indeks perkembangan harga (IPH) di Kabupaten Bogor dalam kondisi aman. Saat ini, angka IPH Kabupaten Bogor di angka -1,51 berada di median antara tertinggi 3,03 dan terendah -6,51.
Angka IPH tersebut didapati Pemerintah Kabupaten Bogor dengan metode pendataan yang dilakukan secara periodik terhitung Januari hingga Juni 2024.IPH tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya pada perkembangan harga komoditas cabai rawit, cabai merah dan telur ayam ras.
Pada komoditas tersebut di Januari 2024 tercatat sebesar -8,2813 persen. Kemudian di Februari sebesar 4,4836 persen dan Maret sebesar 13,5293 persen.
Selanjutnya IPH pada April 2024 sebesar -6,6900 persen. Mei sebesar 1,9400 persen dan Juni sebesar -3,200 persen.
Kondisi IPH itu merupakan hasil daripada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk Pemkab Bogor.
