Gita sebut KTP tak cukup untuk jawab kritikan pada program kartunya

Bandung (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Gitalis Dwi Natarina menyebut KTP saja tak cukup untuk jawab kritikan beberapa pihak pada program kartu saktinya (Kartu Jabar Bahagia) yang disebut sebagai "obralan".

Gita menekankan bahwa KTP memang memiliki peran penting sebagai identifikasi identitas, namun tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

"KTP memang penting sebagai identifikasi. Tapi kami tidak sekadar mengeluarkan kartu untuk administratif. Kartu Jabar Bahagia memberikan akses langsung ke program-program spesifik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penghargaan bagi guru ngaji, yang tidak bisa dicapai hanya dengan KTP," kata Gita dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Lebih lanjut, Gita menjelaskan bahwa Kartu Jabar Bahagia tidak dimaksudkan untuk menggantikan KTP, melainkan untuk melengkapi dan memperkuat layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"KTP tidak dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat, seperti akses kesehatan yang lebih baik, insentif ekonomi, dan dukungan pendidikan bagi santri dan siswa. Kemudian didesain untuk memberikan manfaat langsung yang terukur bagi semua kalangan, dari guru ngaji, petani, hingga wirausaha muda," ujar dia.

Gita juga menyebut bahwa Kartu Jabar Bahagia terintegrasi dengan sistem digital dan teknologi terbaru yang memungkinkan program-program kesejahteraan berjalan dengan lebih efisien dan transparan.

"KTP tidak memiliki fitur untuk mendistribusikan program-program spesifik ini. Dengan Kartu Jabar Bahagia, kami dapat memberikan solusi yang lebih cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat," ucap Gita.

Gita menegaskan bahwa Kartu Jabar Bahagia adalah bentuk nyata dari visi Jawa Barat Bahagia Lahir Batin yang ia usung bersama Acep Adang Ruhiat.

"Setiap kartu yang kami luncurkan, mulai dari Kartu Keluarga Bahagia, Kartu Pendidikan Bahagia, Kartu Wirausaha Bahagia, hingga Kartu Insentif Guru Ngaji, memberikan solusi spesifik untuk masyarakat. Ini bukan tentang obral kartu, ini tentang menciptakan program yang berdampak langsung dan konkret bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," kata mantan anggota DPR ini.

Karenanya, Gita berharap masyarakat dapat melihat Kartu Jabar Bahagia sebagai simbol komitmen nyata pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan, di mana setiap program yang diluncurkan memiliki tujuan yang jelas dan terukur, bukan sekadar tambahan administrasi.

"Kami di sini untuk memberikan solusi bukan hanya identitas, apalagi rayuan gombal," tutur Gita.

Sebelumnya, calon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam satu orasinya mengkritik tiap pemilu muncul program-program kartu yang menurut dia hanya "obral kartu". Dedi menyebut bahwa sejatinya berbagai kegunaan kartu itu bisa diakomodir oleh KTP sebagai identitas warga negara untuk mendapatkan berbagai program sosial, dengan data lapangan yang berasal dari RT dan RW agar tepat sasaran.

Meski Dedi Mulyadi tak menyebutkan secara spesifik calon-calon tertentu, namun program kartu jaring pengaman sosial ini, diketahui hanya diusung oleh pasangan cagub-cawagub Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina.

Diinformasikan, Pilkada Provinsi Jabar 2024 ini, diikuti oleh empat pasangan calon yang berdasarkan nomor urut terdiri dari Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

Pasangan Acep-Gita (KDI) maju dalam kontestasi dengan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Jeje-Ronal dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara Syaikhu-Ilham diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (NasDem).

Adapun Dedi-Erwan, mendapatkan dukungan partai terbanyak, yakni Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), serta hampir semua partai nonparlemen seperti Partai Buruh, PBB, Gelora, Perindo.

Diketahui saat ini, KPU menetapkan pengeluaran dana kampanye tiap pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024, maksimum sampai Rp150,45 miliar.

KPU juga telah menetapkan lokasi dan jadwal debat pada November 2024 di Bogor, Bandung, dan Cirebon. Serta jadwal kampanye akbar bagi para kontestan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 yang lokasi dan waktunya sesuai pilihan mereka masing-masing.