Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu menyerap aspirasi perempuan di Kota Bandung, lewat Teras ASIH yang baru diluncurkan Rabu ini, sebagai wadah bagi masyarakat guna berdiskusi dan menampung aspirasi untuk pembangunan Jawa Barat.
Dalam acara peluncuran yang dilakukan di Cikutra, Bandung itu, Syaikhu menerima berbagai aspirasi dari para perempuan dan tamu yang hadir di antaranya soal kesulitan yang dialami janda dan orang tua tunggal, hingga soal hunian murah bagi warga.
Baca juga: Syaikhu janji selesaikan berbagai masalah yang dihadapi sopir angkot
Salah satu yang mengungkapkan aspirasinya adalah Kurnianingsih (49) yang berkeluh kesah bagaimana janda harus keluar dari masalah ekonominya, sementara usaha yang dijalankan mengalami kesulitan terutama kebutuhan modal.
"UMKM sebetulnya jawabannya, namun sampai sekarang ada kesulitan yang dihadapi, terutama permodalan," kata warga Maleer Kota Bandung tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Syaikhu mengatakan bahwa dukungan pada UMKM harus diciptakan lebih hebat lagi, mulai dari pemasarannya secara digital, pengemasan, hingga akses permodalan yang dipermudah.
"Ini demi membuat UMKM, apalagi yang dijalankan oleh para janda yang termasuk kelompok rentan bukan hanya bertahan, tapi lebih berkembang," kata Syaikhu.
Lebih dari itu, Syaikhu berjanji ketika terpilih akan mendorong dan mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk terus bergerak memperhatikan masyarakat, termasuk anak yatim piatu dan janda rentan yang seharusnya memiliki hak perhatian yang sama oleh pemerintah.
Caranya, kata Syaikhu, akan dilakukan intervensi kebijakan sehingga LKS bisa menjalankan tugasnya, yang diharapkan bisa membuat warga Jabar menjalankan kehidupan lebih baik.
"Karena tidak semua janda yang ditinggal mati ini penuh kesiapan. Mungkin kalau ditinggal mati oleh orang kaya, tidak terlalu bermasalah, tapi bagi mereka yang dalam keterbatasan dan tak kerja akan sulit ketika kehilangan suami, efeknya untuk bertahan hidup jatuh ke hal-hal yang tak baik," ujarnya.
Penyediaan Hunian
Dalam aspek penyediaan hunian, Syaikhu mengatakan perlu didirikan perumahan susun (rusun) oleh pemerintah, di tengah keterbatasan lahan pemerintah daerah yang bisa dipadukan dengan program nasional dari Kementerian PUPR.
Dalam acara peluncuran yang dilakukan di Cikutra, Bandung itu, Syaikhu menerima berbagai aspirasi dari para perempuan dan tamu yang hadir di antaranya soal kesulitan yang dialami janda dan orang tua tunggal, hingga soal hunian murah bagi warga.
Baca juga: Syaikhu janji selesaikan berbagai masalah yang dihadapi sopir angkot
Salah satu yang mengungkapkan aspirasinya adalah Kurnianingsih (49) yang berkeluh kesah bagaimana janda harus keluar dari masalah ekonominya, sementara usaha yang dijalankan mengalami kesulitan terutama kebutuhan modal.
"UMKM sebetulnya jawabannya, namun sampai sekarang ada kesulitan yang dihadapi, terutama permodalan," kata warga Maleer Kota Bandung tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Syaikhu mengatakan bahwa dukungan pada UMKM harus diciptakan lebih hebat lagi, mulai dari pemasarannya secara digital, pengemasan, hingga akses permodalan yang dipermudah.
"Ini demi membuat UMKM, apalagi yang dijalankan oleh para janda yang termasuk kelompok rentan bukan hanya bertahan, tapi lebih berkembang," kata Syaikhu.
Lebih dari itu, Syaikhu berjanji ketika terpilih akan mendorong dan mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk terus bergerak memperhatikan masyarakat, termasuk anak yatim piatu dan janda rentan yang seharusnya memiliki hak perhatian yang sama oleh pemerintah.
Caranya, kata Syaikhu, akan dilakukan intervensi kebijakan sehingga LKS bisa menjalankan tugasnya, yang diharapkan bisa membuat warga Jabar menjalankan kehidupan lebih baik.
"Karena tidak semua janda yang ditinggal mati ini penuh kesiapan. Mungkin kalau ditinggal mati oleh orang kaya, tidak terlalu bermasalah, tapi bagi mereka yang dalam keterbatasan dan tak kerja akan sulit ketika kehilangan suami, efeknya untuk bertahan hidup jatuh ke hal-hal yang tak baik," ujarnya.
Penyediaan Hunian
Dalam aspek penyediaan hunian, Syaikhu mengatakan perlu didirikan perumahan susun (rusun) oleh pemerintah, di tengah keterbatasan lahan pemerintah daerah yang bisa dipadukan dengan program nasional dari Kementerian PUPR.
