Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebutkan bahwa Jabar, termasuk kabupaten/kota di dalamnya, untuk menggenjot transformasi digital bagi layanan publik.
"Kami Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Dinas Kominfo Jabar, dan Kadiskominfo 27 kabupaten/kota di Jabar berkonsolidasi untuk mengakselerasi transformasi digital, terutama untuk layanan publik," ucap Herman dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Baca juga: Pemprov Jabar meminta UMKM maksimalkan sistem digital kembangkan usaha
Ia berharap, layanan publik di Jabar bisa melayani kebutuhan warga dengan lebih cepat, semakin baik, mudah, murah, dan aman.
Maka, salah satu upayanya adalah lewat transformasi digital yang penting demi menjawab kebutuhan masyarakat di era disrupsi digital.
"Kami terus berkonsolidasi karena transformasi digital itu hanya alat saja, ujungnya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ujungnya bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik terbaik," kata Herman.
Hingga saat ini, Pemprov Jabar lewat Diskominfo Jabar telah menghadirkan Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial.
JDS bertugas memanfaatkan data untuk peningkatan kualitas layanan publik, dan mendorong masyarakat Jabar cakap digital, hingga menghasilkan produk digital untuk percepatan transformasi layanan publik di Jabar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jabar Ika Mardiah menuturkan pihaknya telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan sampai menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Ekosistem Data Jabar juga sudah terintegrasi, misalnya Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
Terdapat dua dashboard, yakni untuk publik dan juga eksekutif yang bisa diakses para pimpinan. Pada dashboard publik, tersedia 12 sektor dan 32 subsektor. Sementara dashboard eksekutif menyediakan data terkait kepegawaian, anggaran hingga indikator makro pembangunan.
Ekosistem Data Jabar memiliki 42.689 datasets, 198 geospasial datasets, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel.
"Kurang lebih 1.400.000 pengunjung mengakses Portal Data Jawa Barat, 213.684 data downloaded oleh masyarakat (pada 2024), dan replikasi oleh 22 kabupaten/kota, juga terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar dan Pusat," ujar Ika.
Tak cuma itu, Pemprov Jabar telah mengimplementasikan blockchain pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pada pembuatan Surat Keputusan Pensiun dengan data yang anti-tamper atau tidak dapat diubah setelah dicatat.
Ada pula potensi implementasi lainnya, misalnya terhadap sistem administrasi pajak dan logistik. Implementasi blockchain dapat membantu mengoptimalkan sistem logistik di Jabar dengan mencatat dan melacak barang secara real time, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi.
Kemudian di sektor pertanian, dengan memanfaatkan blockchain, petani dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan persyaratan pengairan.
Sementara di sektor pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan (BOPD).
Baca juga: Sebanyak 3.000 orang berkemampuan TI lulus program Jabar Digital Academy 2024
"Kami Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Dinas Kominfo Jabar, dan Kadiskominfo 27 kabupaten/kota di Jabar berkonsolidasi untuk mengakselerasi transformasi digital, terutama untuk layanan publik," ucap Herman dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Baca juga: Pemprov Jabar meminta UMKM maksimalkan sistem digital kembangkan usaha
Ia berharap, layanan publik di Jabar bisa melayani kebutuhan warga dengan lebih cepat, semakin baik, mudah, murah, dan aman.
Maka, salah satu upayanya adalah lewat transformasi digital yang penting demi menjawab kebutuhan masyarakat di era disrupsi digital.
"Kami terus berkonsolidasi karena transformasi digital itu hanya alat saja, ujungnya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ujungnya bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik terbaik," kata Herman.
Hingga saat ini, Pemprov Jabar lewat Diskominfo Jabar telah menghadirkan Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial.
JDS bertugas memanfaatkan data untuk peningkatan kualitas layanan publik, dan mendorong masyarakat Jabar cakap digital, hingga menghasilkan produk digital untuk percepatan transformasi layanan publik di Jabar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jabar Ika Mardiah menuturkan pihaknya telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan sampai menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Ekosistem Data Jabar juga sudah terintegrasi, misalnya Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
Terdapat dua dashboard, yakni untuk publik dan juga eksekutif yang bisa diakses para pimpinan. Pada dashboard publik, tersedia 12 sektor dan 32 subsektor. Sementara dashboard eksekutif menyediakan data terkait kepegawaian, anggaran hingga indikator makro pembangunan.
Ekosistem Data Jabar memiliki 42.689 datasets, 198 geospasial datasets, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel.
"Kurang lebih 1.400.000 pengunjung mengakses Portal Data Jawa Barat, 213.684 data downloaded oleh masyarakat (pada 2024), dan replikasi oleh 22 kabupaten/kota, juga terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar dan Pusat," ujar Ika.
Tak cuma itu, Pemprov Jabar telah mengimplementasikan blockchain pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pada pembuatan Surat Keputusan Pensiun dengan data yang anti-tamper atau tidak dapat diubah setelah dicatat.
Ada pula potensi implementasi lainnya, misalnya terhadap sistem administrasi pajak dan logistik. Implementasi blockchain dapat membantu mengoptimalkan sistem logistik di Jabar dengan mencatat dan melacak barang secara real time, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi.
Kemudian di sektor pertanian, dengan memanfaatkan blockchain, petani dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan persyaratan pengairan.
Sementara di sektor pendidikan, blockchain dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan (BOPD).
Baca juga: Sebanyak 3.000 orang berkemampuan TI lulus program Jabar Digital Academy 2024
