Kota Bogor (ANTARA) - Himpunan Alumni (HA) IPB University menyampaikan pernyataan sikap atas dinamika politik nasional, yang terjadi sejak menjelang dan pasca Pemilu 2024, hingga menjelang Pilkada 2024.
Ketua Umum DPP HA IPB Walneg S. Jas di Kota Bogor, Selasa, mengatakan HA IPB melihat beberapa hal yang harus direspon dan disuarakan, sebagai bentuk kecintaan pada negara dan pemimpin baik yang saat ini maupun yang akan datang.
Walneg mengatakan, sebagian anggota dan pengurus HA IPB, hingga dosen IPB University meminta supaya DPP HA IPB mencermati perkembangan situasi dinamika politik nasional saat ini. Setelah berdiskusi secara internal, pihaknya sepakat menyampaikan pernyataan sikap.
“Maka HA IPB menyampaikan beberapa hal, basisnya untuk mengingatkan, meluruskan, agar kita kembali bernegara dengan baik sesuai konstitusi, tuntunan peraturan perundangan, hukum, dan batas budaya, nilai, dan hal yang mencirikan Indonesia,” katanya.
Walneg menyebut, HA IPB yang menaungi lebih dari 200.000 alumni IPB University di seluruh Indonesia, ingin negara ini berproses maju. Terutama menuju Indonesia Emas 2045, yang syaratnya stabilitas dalam negeri, kerukunan, kedamaian, dan ketenangan rakyatnya terjaga.
“Ini yang melatarbelakangi kami melakukan pernyataan sikap. Bukan atas kebencian atau dukung-mendukung. Kita menyampaikan sebagai anak bangsa, rumah besar HA IPB,” ucapnya.
Pernyataan sikap dan imbauan dari DPP HA IPB ini ditandatangani oleh Ketua Umum DPP HA IPB Walneg S. Jas, Sekjen DPP HA IPB Sukma Kamajaya, Wakil Ketua Umum 1 Dudi S. Hendrawan, Wakil Ketua Umum 2 Ivan Kuntara, dan Wakil Ketua Umum 3 Sonhaji.
Sekjen DPP HA IPB Sukma Kamajaya menyampaikan, pernyataan sikap ini disampaikan dalam rangka menyikapi dinamika politik nasional sejak menjelang maupun pasca pemilu 2024, yakni dinilai terdapat kecenderungan terjadinya kemunduran demokrasi karena tata laksana bernegara yang menyimpang dari amanat UUD 1945 serta cita-cita pendiri bangsa.
“DPP HA IPB dengan ini menyatakan sangat menyesalkan maraknya indikasi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin dan sebagian kaum elit politik,” ucapnya.
Berdasarkan situasi yang demikian, Sukma menyebutkan, ada lima sikap dan imbauan yang disampaikan DPP HA IPB. Pertama, HA IPB meminta penghentian segala bentuk perilaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh elit bangsa sampai kepada pemimpin tertinggi NKRI.
“Kembalilah kepada perilaku kepemimpinan bangsa yang menjunjung tinggi konstitusi, memegang integritas, menaati hukum yang berlaku, serta berorientasi kepada aspirasi dan kepentingan rakyat yang dipimpin sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Kedua, kata dia, HA IPB mendorong dan mengimbau Presiden RI untuk menyiapkan masa akhir kepemimpinan bersama seluruh jajaran kabinetnya, dengan memberi tauladan dan legacy terbaik yang akan dikenang oleh sejarah perjalanan bangsa.
“Serta menghindari pengambilan keputusan strategis yang dapat memicu kontroversi dan penolakan masyarakat Indonesia, serta berpihak kepada kebenaran dan suara rakyat. Bukan kepada kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” ucapnya.
Poin ketiga, Sukma mengatakan, HA IPB mengharapkan dan mendukung kebijaksanaan dan praktik pola kepemimpinan modern terbarukan, profesional, dan partisipatif dari Presiden Terpilih periode 2024-2029.
