Fraksi Nasdem Minta KONI Lengkapi Laporan Pertanggungjawaban

Antarajawabarat.com, 2/4 - Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Nasdem Eryani Sulam menyatakan kecewa karena Ketua KONI Jabar tidak hadir pada rapat dengan Pansus LKPJ padahal banyak hal yang perlu dilengkapi dalam laporan penggunaan anggaran.

"Kami kecewa Ketua KONI Jabar tidak hadir dalam rapat itu, padahal kami membutuhkan pemaparan terkait pertanggungjawaban anggaran periode 2010-2014," kata Eryani Sulam di Bandung, Kamis.

Ia menyebutkan ada beberapa yang harus dijelaskan dan dilengkapi terkait pertanggung jawaban anggaran KONI Jabar periode itu, dan itu harus disampaikan di hadapan Pansus LKPJ.

"Bila pucuk pimpinan KONI tidak hadir terus, maka tidak tidak akan tuntas, itu sebabnya kami melakukan protes saat itu," kata Eryani.

Ia menyebutkan, setiap ada pemanggilan untuk melakukan dengar pendapat atau memberikan pejelasan, setiap para pimpinan SKPD dan OPK Jabar wajib hadir sehingga penjelasan yang disampaikan tidak sekedar pemaparan dari stafnya.

"Saya berharap hal ini jadi perhatian ke depannya, pasalnya pertanggungjawaban anggaran itu harus disampaikan secara transparan kepada publik," katanya.

Sementara itu terkait dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GLBA) yang mengalami penurunan permukaan dan saat ini kasusnya sudah masuk ke Direskrim Polda Jabar, menurut Eryani harus secepatnya disikapi.

"Terkait GLBA itu harus secepatnya disikapi, meski pembangunannya dilakukan Pemkot Bandung, ada anggaran bantuan dari Pemprov Jabar yang tentunya harus dipertanggung jawabkan juga," kata anggota dewan dari Dapil IX Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon itu.

Menurut dia, GLBA merupakan fasilitas yang akan digunakan untuk Pembukaan PON XIX/2016, sehingga Pemprov Jabar harus menyikapinya secara cepat sehingga tidak akan mengganggu tahapan dan proses PON XIX/2016 di Jabar.

"Semuanya harus disikapi secepatnya, dan asset itu harus segera diselamatkan. Bila ada teknologi untuk mengatasinya maka lakukan secepatnya jangan menunggu kondisinya lebih parah lagi," kata Eryani.

Ia menyebutkan, bila ada teknologi yang bisa melakukan pengerasan lahan atau konstruksi, maka harus dilakukan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan aset itu.***4***