Sumedang desentralisasi layanan untuk perkuat kesehatan ternak

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, memperkuat layanan kesehatan hewan di sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pendekatan desentralisasi fasilitas peternakan.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan) Sumedang Asep Aan Dahlan mengatakan bahwa pemerataan layanan kesehatan tersebut dilakukan agar layanan kesehatan hewan dapat lebih dekat dan cepat menjangkau peternak di lapangan.

“Jika pendekatan terpusat di wilayah Sumedang yang luas, penanganan pasti sulit, makanya kami di setiap UPT terus perkuat adanya dokter hewan dan paramedik. Pelayanan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan konsentrasi keragaman peternak,” katanya di Sumedang, Senin.

Ia menyebut sembilan UPT tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sumedang, seperti Pamulihan, Tanjungsari, Sumedang Kota, Cimalaka, Conggeang, Tomo, Situraja, Tanjungkerta, dan Wado.

Ia menyebut pendekatan tersebut dinilai penting dilakukan untuk menjawab persoalan luasnya daerah di sekitar 1.522 kilometer persegi dengan populasi jutaan hewan ternak yang karakteristik beragam.

"Mulai dari Tanjungsari yang dominasi dombanya besar sekali, hingga ada komoditas sapi ternak di Situraja dan Tomo. Untuk Jatigede, tentu sektor perikanan dominan, maka pendekatan dan kebutuhannya berbeda," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menjelaskan populasi ternak di Sumedang pada akhir tahun 2025 tercatat meliputi sapi potong sebanyak 27.086 ekor, sapi perah 4.204 ekor, kerbau 1.878 ekor, kuda 497 ekor, kambing 34.554 ekor, serta domba 84.066 ekor.

Sementara itu, populasi unggas juga tetap mendominasi dengan ayam buras sebanyak 543.834 ekor, ayam ras petelur 790.817 ekor, dan ayam ras pedaging yang mencapai 37.190.702 ekor dalam satu siklus produksi, serta komoditas lainnya seperti itik, puyuh, dan kelinci.

Menurut Asep, tingginya populasi dan sebaran wilayah tersebut membuat sistem layanan tidak bisa lagi bersifat terpusat, melainkan harus berbasis pemerataan layanan setiap UPT agar respons lebih cepat di lapangan.

"Dalam hal ini dokter hewan, paramedik, sarjana peternakan didekatkan dengan pengguna layanan atau dengan peternak sesuai kebutuhan. Karena itu, keuntungan kita punya sembilan UPT bisa respons lebih cepat," jelasnya.

Ia juga menyebut jumlah petugas kesehatan dan dokter yang ada di setiap UPT berada di kisaran 4 hingga 6 unit yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, dirinya menyebut pemerintah daerah juga mulai mengintegrasikan sistem pemantauan kesehatan hewan melalui digitalisasi berbasis pusat kendali (command center) untuk mempercepat koordinasi dan pelaporan kasus dari setiap wilayah.

Dengan kombinasi layanan lapangan melalui UPT dan dukungan sistem digital, pemerintah daerah berharap pengawasan kesehatan hewan di Sumedang menjadi lebih responsif, merata, dan adaptif terhadap dinamika sektor peternakan di daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.