"Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi prioritas penting di Direktorat Jenderal Pajak. Tiga institusi utama dalam penegakan hukum pidana pajak yakni Penyidik di Kanwil DJP, Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri terus meningkatkan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar," ucapnya.
Dalam penegakan aturan, lanjut dia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, mulai dari perlawanan hukum di praperadilan pidana sampai dengan pengujian ketentuan perundang-undangan.
"Tentu kita harus menyikapi tantangan tersebut dengan sikap positif dan terus memperbaiki proses penegakan hukum yang kita miliki. Saya juga berharap dengan acara ini kita bisa lebih mengenal satu sama lain, dan bisa bekerjasama dengan baik dan penuh integritas tentunya dalam menangani kasus-kasus pidana perpajakan," ucapnya.
Baca juga: Ditjen Pajak: Pemadananan NIK dengan NPWP sudah 99 persen
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sinergi DJP Jabar berhasil amankan Rp79,3 miliar penegakan perpajakan
Sinergi DJP Jabar berhasil mengamankan Rp79,3 miliar penegakan perpajakan
Rabu, 24 Juli 2024 12:55 WIB
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar (tengah), Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Harry Gumelar (kedua kanan), Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah (kedua kiri), Aspidsus Kejati Jabar Dwi Agus Arfianto (ketiga kanan), Wadirkrimsus Polda Jabar AKBP Anggoro Wicaksono (ketiga kiri), Kasubdit Penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Kemenkeu Wahyu Widodo (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers Peningkatan Sinergi Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Bandung Barat, Rabu (24/7/2024). ANTARA/Ricky Prayoga.
