"Dari 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, telah berkomitmen melaksanakan program penurunan stunting di wilayahnya. Karena stunting masih jadi tantangan serius baik di Jabar maupun di Indonesia. Mari bersama berkomitmen mewujudkan Jabar bebas stunting di Jabar. Semoga Rembug Stunting ini akan membawa hasil positif," ucap Sukaryo.
Adapun, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Fazar Supriadi Sentosa menyebut pihaknya senantiasa mengawal dukungan kebijakan anggaran terhadap upaya penurunan stunting agar lebih efektif, di mana mereka mendorong penguatan terhadap delapan aksi konvergensi penanggulangan stunting.
"Untuk mendukung Perpres, diperlukan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan, pendampingan calon pengantin, surveilans keluarga stunting, audit, perencanaan penganggaran, pemantauan evaluasi dan pelaporan, hingga kunjungan korban, juga sejumlah aksi lainnya," tuturnya.
Berdasarkan data dari Pemprov Jabar, progres penurunan prevelensi stunting adalah pada 2021 berada di angka 24,5 persen, kemudian pada 2022 sebesar 20,2 persen, atau melampaui target RPJMD sebesar 21,2 persen.
Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 4,3 persen dari 2021 ke 2022. Pada 2021 masih terdapat sebanyak empat kabupaten dan kota yang prevalensi stuntingnya di atas 30 persen.
Namun pada 2022 seluruh kabupaten dan kota sudah di bawah 30 persen, bahkan terdapat empat daerah telah mencapai target nasional, yakni di bawah 14 persen, di antaranya Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang.
Baca juga: Pemkot Bandung edukasi masyarakat tekan stunting lewat penayangan film
