OIKN dan Kemnaker persiapkan SDM lokal hadapi perpindahan Ibu Kota Negara

OIKN juga akan membantu UMKM sekitaran IKN, bukan hanya peningkatan kualitas produknya tetapi membantu akses pemasarannya ke pasar ekspor. Oleh karena itu OIKN menyambut baik mitra yang mendukung program tersebut, terutama Yayasana BIG Indonesia melalui program IKM Hunter.

IKM Hunter merupakan program pendampingan dan fasilitasi produk UMKM untuk menuju halal, menuju digital, menuju ritel, dan menuju ekspor. Dengan kolaborasi tersebut, Alimuddin berharap UMKM yang dibina IKN bisa menuju global.

213 Menara Hunian

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan sebanyak 213 menara telah tersedia di IKN untuk hunian Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pertahanan dan Keamanan (HanKam) maupun non ASN (masyarakat umum) hingga saat ini.

Jumlah tersebut meliputi 47 menara yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2024, serta 166 menara dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proses uji kelayakan (feasibility study). Melalui skema KPBU, disediakan pula 169 rumah tapak untuk hunian.

"Saat ini semuanya sudah dalam tahap baik persiapan dan pembangunan," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim dalam acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin.

Silvia mengatakan ketersediaan rumah tersebut bertujuan untuk memenuhi proyeksi populasi sebanyak 1,91 juta di IKN pada 2045. Adapun pada tahap awal pembangunan IKN pada 2024-2025, populasi di IKN diperkirakan sebanyak 500 ribu hingga 900 ribu.

Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan kebutuhan percepatan dalam penyediaan hunian di IKN, sehingga lahirlah UU Nomor 21 Tahun 2023 yang mengubah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.