Pemprov siap deklarasikan gerakan Jabar Anteng perkuat komitmen pemilu damai

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendeklarasikan gerakan Jawa Barat Aman, Netral dan Tenang (Jabar Anteng) untuk memperkuat komitmen dalam bersama-sama mewujudkan Pemilu dan Pilkada 2024 yang damai.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar Iip Hidayat menuturkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Gedung Merdeka Kota Bandung pada Sabtu (18/11) itu, akan dihadiri oleh perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, forkopimda, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, pemda kabupaten/kota di Jabar, hingga partai politik.

"Kita ingin memastikan bahwa ketika terjadi pemilu di Jawa Barat, kita harus damai. Maka namanya Jabar Anteng yang menggambarkan rakyat Jawa Barat itu menyatakan ingin Jawa Barat ini, meski pesta demokrasi, tapi tetap anteng," kata Iip di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Dari informasi yang didapatkan, terdapat tiga poin penting dalam deklarasi Jabar Anteng, yang pertama, pemerintah dan masyarakat Jabar mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur, dan adil (Jurdil).

Yang kedua, pemerintah dan masyarakat Jabar menghendaki Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana aman, netral, tenang, dan tidak terpengaruh hoaks. Serta ketiga, menyerukan kepada segenap ASN, TNI, Polri di Jabar untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2024.

Iip menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri, adalah fondasi kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkualitas.

"Ketiga pihak tersebut harus menghindari sikap dan tindakan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap salah satu kepentingan politik. Karena netralitas itu kewajiban dari ASN, TNI, Polri," ucapnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 94/KPG.03.04/BKD tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.