"Sudah jelas aturan dan hukumnya. Ada Peraturan Pemerintah, Undang-undang, ada Permendagri, kemudian juga yang terakhir ada arahan dari Pak Presiden kepada para Pj. itu harus memastikan bahwa ASN (TNI dan Polri) itu netral. Jadi itu amanat yang harus kita laksanakan," ucapnya.
Hal senada dikatakan Budayawan Jabar Mahpudi Sukirman yang mengatakan netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran dari ASN, TNI, dan Polri.
"Jika ini (netralitas) tidak dilakukan, atau kontestasi ini tidak Anteng. Karena apa? Banyak hal. Mungkin dengan kekuasaan yang dimilikinya. Jaringan komunikasi yang mereka miliki. Itu mampu mempengaruhi kontestasi," ucap Mahpudi.
Selain deklarasi, dalam kegiatan Jabar Anteng itu, Pemerintah Provinsi Jabar juga akan menyosialisasikan dan melakukan pendekatan dengan masyarakat, komunitas, dan organisasi masyarakat, untuk mewujudkan Jabar Anteng dalam Pemilu maupun Pilkada 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov akan deklarasikan Jabar Anteng perkuat komitmen pemilu damai
Pemprov siap deklarasikan gerakan Jabar Anteng perkuat komitmen pemilu damai
Jumat, 17 November 2023 20:30 WIB
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar Iip Hidayat (kedua kiri), budayawan Jabar Mahpudi Sukirman (kedua kanan), dan tokoh Jawa Barat Andi Kantaprawira (kiri) menjadi nara sumber dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate Bandung, Jumat (17/11/2023). ANTARA/Ricky Prayoga.
