Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai melakukan pelanggaran administratif.
KPU dinilai melanggar Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) karena Daftar Calon Tetap (DCT) DPR dan DPRD Pemilu 2024 tidak memuat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).
"Dari analisis pelapor, didapati ternyata terdapat 266 caleg (perempuan) di DCT dari total 1.512 caleg anggota DPR DCT dalam Pemilu 2024 yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU. Ini tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen," kata Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay, selaku salah satu pelapor, di Jakarta, Senin.
Padahal, lanjut Hadar, ketentuan dalam UU Pemilu tersebut juga telah dipertegas dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.
KPU dinilai melanggar Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) karena Daftar Calon Tetap (DCT) DPR dan DPRD Pemilu 2024 tidak memuat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).
"Dari analisis pelapor, didapati ternyata terdapat 266 caleg (perempuan) di DCT dari total 1.512 caleg anggota DPR DCT dalam Pemilu 2024 yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU. Ini tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen," kata Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay, selaku salah satu pelapor, di Jakarta, Senin.
Padahal, lanjut Hadar, ketentuan dalam UU Pemilu tersebut juga telah dipertegas dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU dilaporkan ke Bawaslu soal keterwakilan perempuan di dapil
