DPRD Kota Bogor dukung kehadiran layanan aduan PPBD titip KK

"Secara jumlah SDM dan berbagai perangkat yang dimiliki provinsi terlalu jauh rentang kendalinya. Sudah selayaknya SMA sederajat dikembalikan kewenangannya ke kota dan kabupaten agar lebih terkoordinasi, terevaluasi, dan tertangani", katanya.

Ia menilai bahwa PPDB yang menggunakan sistem zonasi dalam beberapa tahun terakhir perlu dirombak. Hal ini dikarenakan dalam tiga tahun terakhir kasus-kasus terkait PPDB semakin meningkat.

"Sistem zonasi perlu dirombak. Saya kira apa yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang bisa dijadikan evaluasi menyeluruh. Zonasi bisa dibuat hanya untuk porsi pelengkap, tapi sistem utamanya harus dibuat yang baru", katanya.

Ia mengemukakan bahwa kasus PPBD juga didorong oleh jumlah sekolah SMA negeri di Kota Bogor masih sedikit, sehingga timbul kecurangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Jika dilihat perbandingan antara jumlah SD, SMP dan SMA Negeri di Kota Bogor, kata dia, tidak berbanding lurus antara kebutuhan dengan ketersediaan..