Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjalin kerja sama dengan Unpad dan tujuh perguruan tinggi (PT) terkait dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kerja sama untuk peningkatan kualitas layanan hukum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa kerja sama ini sangat perlu mengingat perjalanan transformasi digital Indonesia masih panjang.
"Melalui inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut, kami berharap mampu mempercepat proses transformasi," ungkap Anas dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang SPBE dan layanan hukum dengan perguruan tinggi di Kemenpan RB, Jakarta, Rabu.
Anas berharap akademisi dapat memberikan analisis terhadap suatu masalah kebijakan dan memberikan usulan solusi kebijakan, memberikan penguatan evidence-based policy, dan juga memiliki peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut dia, semangat pembangunan SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Melalui kerja sama ini, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah untuk memastikan interoperabilitas antaraplikasi existing menjadi layanan digital pemerintah yang terpadu.
Adapun integrasi dan keterpaduan layanan digital ini, kata dia, telah dilakukan di banyak negara yang memiliki e-Government Development Index (EDGI) tinggi.
