Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menganggarkan Rp5,2 miliar untuk pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2023 ini.
"Rencana pembiayaan yang telah teranggarkan sebanyak Rp5,2 miliar dengan asumsi indeks per hak pilih adalah Rp20.000. Perkiraan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 211.500 hak pilih," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangan resmi di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu.
Baca juga: KPK masih pelajari laporan terkait Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan
Dadang mengatakan pembiayaan tersebut salah satunya untuk surat dan kotak suara pilkades. Sebanyak 22 desa yang tersebar di 17 kecamatan Kabupaten Bandung bakal melaksanakan pilkades dengan perkiraan ada 518 tempat pemungutan suara (TPS).
"Kemudian pembiayaan untuk penjaringan dan penyaringan, kampanye, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium subpanitia kecamatan, dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Selain itu honorarium badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penanggung jawab, honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan biaya pelatihan," katanya.
Adapun untuk pembiayaan alat pelindung diri atau prokes, Dadang mengatakan dapat dibiayai dari dana desa.
"Sementara biaya pengamanan pilkades serentak terdapat di Satpol PP," katanya.
Dadang mengungkapkan biaya penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Bandung, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
"Besaran pembiayan sesuai dengan perencanaan panitia pemilihan diajukan permohonan kepada Bupati Bandung. Pengajuan besaran bantuan keuangan kepada desa untuk pilkades disesuaikan jumlah daftar pemilih sementara (dikalikan Rp20.000) ditambah 'acress' 2,5 persen/daftar pemilih tetap yang diketahui camat," ucap Dadang.
Dengan adanya 22 desa di 17 kecamatan yang akan melaksanakan pilkades pada 11 Oktober 2023, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap bisa mewujudkan pilkades yang sukses tanpa ekses atau kejadian yang melampaui batas.
"Lawan dalam berkontestasi di pilkades adalah kawan dalam berdemokrasi di desa," kata Dadang.
