Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat yang menggelar konsultasi publik Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cimahi, pada Kamis ini diharapkan bisa mematangkan dokumen amat penting tersebut untuk tahun 2023-2027.
"Konsultasi publik yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur ini, bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen RPB yang sedang disusun," kata Penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan di Cimahi, Kamis.
Baca juga: Pj Wali Kota ajak warga Cimahi segera bawa balita untuk imunisasi polio
Konsultasi publik itu diikuti oleh perwakilan dari unsur Kodim 0609, Polres Cimahi, MUI Kota Cimahi, OPD, rumah sakit, dunia usaha, organisasi Profesi, Kwarcab Pramuka, PMI, Karang Taruna, Tagana, KSR, sampai PKK.
Dokumen RPB ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penting untuk disusun dan dimiliki oleh setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka untuk mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana 2045.
Dikdik menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPB ini sangat penting, untuk mengidentifikasi risiko serta mengukur potensi kemungkinan dan dampak yang akan timbul akibat suatu bencana yang terjadi.
"Penyusunan RPB ini tentunya perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan dan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ucap dia.
Pemkot Cimahi gelar konsultasi publik bagi dokumen RPB
Kamis, 6 April 2023 17:57 WIB
Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan (kedua kiri) bersama jajaran dalam acara konsultasi publik Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cimahi, Kamis (6/4/2023). (ANTARA/Istimewa)
