Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.
Presiden Jokowi minta Menkes atasi masalah kekurangan dokter spesialis
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi demi mengatasi kurangnya jumlah dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia.
Selengkapnya klik di sini.
Ma'ruf Amin resmikan Masjid Istiqlal Osaka di Jepang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Masjid Istiqlal Osaka (MIO) yang dibangun oleh komunitas muslim Indonesia di Osaka, Jepang, Senin.
Selengkapnya klik di sini.
KPU siapkan berkas ajukan banding usai dapat salinan putusan PN Jakpus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang menyiapkan berkas pengajuan banding usai menerima salinan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal.
Selengkapnya klik di sini.
DMI larang pengurus masjid beri panggung politik Pemilu 2024
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Dewan Masjid Indonesia melarang semua pengurus masjid memberikan panggung bagi tokoh politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Selengkapnya klik di sini.
Menpan RB dan eks PM Inggris Tony Blair bahas digitalisasi birokrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair membahas upaya percepatan digitalisasi birokrasi Indonesia untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selengkapnya klik di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Politik kemarin, kekurangan dokter spesialis hingga banding KPU
Kemarin, kekurangan dokter spesialis sampai banding KPU
Selasa, 7 Maret 2023 8:10 WIB
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kiri) menyampaikan paparan saat konferensi pers terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/3/2023) malam. Ketua KPU RI mengatakan memastikan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintah untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Namun, KPU menegaskan akan tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.
