Menurut Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan menjalin kolaborasi antargubernur untuk menyuplai pasokan dan stok pangan satu sama lain.
"Misal dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan. Jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga," kata Jokowi dalam acara itu yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Presiden menekankan pentingnya seluruh jajaran pemerintah tetap waspada dalam memantau kondisi pangan di Indonesia meski saat ini di permukaan terlihat relatif normal.
"Dipantau dan dijaga betul produksi beras kita, utamanya produksi beras kita ini berapa sih, pastikan betul itu cukup di daerah masing-masing," katanya.
Kepala Negara juga mengaku bahwa dalam setiap kunjungan kerja ke daerah selalu menyempatkan diri ke pasar, salah satunya untuk memantau komoditas pangan, baik dari aspek ketersediaan maupun harganya.
Presiden mengingatkan bahwa komoditas pangan kerap kali menjadi faktor terbesar dalam mendorong laju inflasi di Indonesia.
"Kalau barangnya ada, harganya benar atau enggak benar karena menyangkut inflasi. Inflasi kita kemarin pada bulan yang lalu, hampir 50 persen dipengaruhi kenaikan harga beras," ujar Jokowi.
Presiden menegaskan kepada jajaran APPSI bahwa perihal upaya menjaga ketersediaan pangan ini harus betul-betul serius."Kita ingin kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produknya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak," katanya.
Presiden mengingatkan bahwa tantangan urusan pangan bukan hanya Indonesia, melainkan seluruh negara di dunia.
Hal itu diakui Presiden turut mempersulit upaya pemerintah Indonesia mencari sumber impor beras baru-baru ini untuk memastikan cadangan nasional.
"Kita kemarin mau impor 500 (ribu ton) saja dicari ke negara-negara yang biasa stoknya menumpuk mereka enggak mau keluarin. Mereka juga ingin jaga-jaga karena mereka tahu pada tahun ini akan ada El Nino. Ini yang kita semua harus mengerti dan semuanya harus berjaga-jaga," ujar Jokowi.
Perizinan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta urusan perizinan investasi dapat diselesaikan dalam hitungan jam, tidak lagi berbulan-bulan seperti yang masih terjadi saat ini.
“Cek kembali mengenai kemudahan perizinan, cek kembali, karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari, masih lama kita. Hitungannya itu harusnya kalau yang namanya izin, zaman digital seperti ini harusnya jam, jangan berbulan-bulan,” kata Joko Widodo.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, seperti dipantau secara daring dari Jakarta.
Dia mengatakan sudah berkali-kali mengingatkan mengenai iklim investasi. Menurutnya, kunci pertumbuhan ekonomi bagi semua negara adalah investasi.
“Sekarang ini yang paling penting satu, bagaimana investasi itu masuk. Dan semua negara memperebutkan yang namanya investasi, nggak ada negara yang (tidak berebut), semua berebut investasi,” kata dia.
Jokowi meminta para gubernur mengecek kembali, kemudahan perizinan di wilayah masing-masing.
Dia tidak ingin perizinan investasi baru keluar setelah berbulan-bulan. Menurutnya dengan digitalisasi maka perizinan investasi semestinya bisa dipermudah dan dipercepat.
“Paling lambat itu ya (hitungan) hari lah, kalau bisa jam. Bagaimana digitalisasi di perizinan itu semua provinsi kabupaten dan kota itu ada,” jelasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden minta pemda jaga pasokan dan harga pangan
