Wapres akan telusuri dugaan permainan mafia beras

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut akan mendalami apakah benar ada mafia beras yang menyebabkan harga beras meningkat di pasaran.

"Kalau masalah mafia harus didalami apa betul ada, saya akan minta pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu.

Wapres menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian tahun 2023 Kementerian Pertanian dengan tema "Memperkuat Sektor Pertanian Sebagai Pengendali Inflasi Dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia".

Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebut soal mafia beras dalam konferensi pers pada Jumat (20/1/2023). Buwas mengatakan para mafia memainkan harga beras Bulog sehingga menjadi mahal.

Seharusnya harga beras medium dari Bulog dijual Rp8.300 per kilogram ke pedagang tetapi pedagang malah mendapat harga yang lebih mahal. Buwas mengungkapkan bahkan para mafia beras tersebut berani mengadakan rapat di dekat kantor Perum Bulog. "Saya kira soal mafia mungkin perlu kita teliti lebih jauh, tapi yang jelas kalau dari produk pertanian kita itu cukup. Hanya memang untuk istilah yang dilakukan itu untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa. Sebenarnya itu cadangan, cadangan saja," tambah Wapres.

Untuk mengantisipasi ketersediaan beras di pasaran, Wapres menyebut pemerintah melakukan sejumlah tindakan.

"Kita masih surplus (beras) tahun 2022 ini, jadi tidak ada masalah. Soal harga beras naik itu yang pasti dampak dari krisis pangan global yang memang sekarang naik, oleh karena itu, BBM naik, jadi dampak-dampak itu tentu akan berpengaruh," ungkap Wapres.

Wapres juga meminta agar Kementan mendorong diversifikasi pangan lokal secara masif.

"Masyarakat Indonesia saat ini masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok. Kementerian Pertanian menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun, ini data yang saya dapat, dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020," tambah Wapres.

Selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, Wapres menyebut upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan, melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.