Bandung (ANTARA) -
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jawa Barat, yakni PT Migas Utama Jabar (MUJ) mendukung elektrifikasi di Jawa Barat, melalui penyediaan mobil listrik berbasis baterai untuk sejumlah perangkat daerah di Jawa Barat melalui anak perusahaan PT MUJ Energi Indonesia (MUJI).
"Memulai tahun 2023 dengan menggenjot bidang usaha di energi baru terbarukan atau EBT. Langkah awal yakni mendukung elektrifikasi di Jawa Barat, melalui penyediaan mobil listrik berbasis baterai untuk sejumlah perangkat daerah di Jawa Barat melalui anak perusahaan PT MUJ Energi Indonesia atau MUJI)," kata Direktur Utama PT MUJI Ryan Alfian Noor dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Baca juga: MUJ dan PLN kerja sama pengurangan emisi karbon menuju nol
Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (EV) sebagai Kendaraan operasional perangkat daerah di Jawa Barat mulai dipakai pada 2023 ini.
MUJ, kata Ryan, turut serta menyediakan kendaraan ramah lingkungan tersebut dengan melakukan penandatanganan surat pesanan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Jumat 20 Januari 2023 di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, di Kota Bandung.
Tahap awal MUJI menyediakan lima mobil listrik Hyundai IONIQ 5 Tipe Signature Long Range untuk Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Penambahan mobil listrik akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dari para perangkat daerah tersebut.
“PT Migas Utama Jabar melalui anak usaha PT MUJ Energi Indonesia (MUJI) telah menandatangani kerjasama dengan perangkat daerah Jawa Barat sebagai upaya penyewaan kendaraan listrik yang juga merupakan bagian dari visi kami. Kami memiliki program untuk penyediaan mobil listrik yang bukan hanya menyiapkan mobil saja, tapi kami juga menyiapkan ekosistem kendaraan listrik yaitu ev charging station,” kata Ryan Alfian Noor.
Ryan mengatakan penyediaan mobil listrik oleh BUMD untuk operasional perangkat daerah di Jawa Barat merupakan skema pertama di Indonesia.
