"Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya, dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik (menjadi) dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," katanya.
Dia pun berharap semangat tema Hakordia Tahun 2022 "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" menjadi penguat komitmen dan langkah seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), serta pemerintah daerah untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang mengambil tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
"Terkait hal tersebut, saat ini Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi, antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional," katanya.
Selain itu, tambahnya, masih ada agenda lain, seperti revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara.
"Terakhir, saya meminta seluruh pemangku kepentingan menyukseskan implementasi Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 25 Tahun untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia," kata Ma'ruf Amin.
Wapres sebut pemberantasan korupsi diarahkan pada perubahan perilaku
Jumat, 9 Desember 2022 13:21 WIB