Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) availability payment (AP) bisa efektif untuk menyelesaikan proyek pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Jawa Barat.
Dengan demikian, proyek tersebut bisa selesai tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat tata kelola.
"Pada akhirnya proyek ini diharapkan bisa menjadi sebuah karya yang dibanggakan oleh kita semua," kata Sri Mulyani dalam acara Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Menurutnya, fasilitas keuangan yang diberikan oleh negara dalam bentuk AP merupakan instrumen yang sangat penting. Pembayaran ketersediaan layanan (AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
Komitmen pemerintah pusat untuk memberikan pembayaran melalui skema AP di sisi lain juga memberikan jaminan kepada sektor swasta dan lembaga pembiayaan, termasuk perbankan, untuk memiliki keyakinan dalam membiayai sebuah proyek.
Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi yang diberikan skema AP oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
