Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menganggarkan Rp1,7 miliar yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2022 untuk penanganan kerusakan dampak bencana banjir dan longsor di lima kecamatan wilayah selatan Garut.
"Ya, semuanya kita keluarkan hari ini (dana) Rp1,7 miliar dari BTT," kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat meninjau daerah terdampak bencana di Kecamatan Cisompet, Garut, Senin.
Ia menuturkan bencana alam banjir dan longsor telah menerjang daerah selatan Garut di lima kecamatan, yakni Kecamatan Pameungpeuk, Cisompet, Banjarwangi, Singajaya, dan Cibalong.
Baca juga: 3.702 warga di Garut terdampak banjir dan tanah longsor
Daerah yang terdampak besar akibat bencana itu, kata bupati, yakni banjir di daerah Pameungpeuk, di Cisompet satu orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor.
"Jadi, banjir di Garut selatan itu terjadi di lima kecamatan, tapi yang terdampak secara luas di Kecamatan Pameungpeuk, ada satu orang yang meninggal dunia di Kecamatan Cisompet dan lebih dari seribu unit rumah yang terdampak," kata Rudy.
Ia menyampaikan pemerintah daerah sudah melakukan penanganan dan menetapkan sebagai Tanggap Darurat Bencana selama sepekan setelah kejadian bencana pada Kamis (22/9).
Pemerintah daerah, kata dia, untuk mengatasi dampak bencana alam itu menyiapkan Rp1,7 miliar ditambah lagi bantuan dari sejumlah pihak seperti dari perusahaan.Anggaran yang disiapkan itu, kata bupati, dialokasikan untuk biaya membersihkan rumah yang kotor, karena diterjang banjir dengan besaran Rp300 ribu per rumah. "Dengan seribu (rumah) lebih, kurang lebih Rp300 juta," katanya.
Bupati menambahkan pemerintah menyiapkan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana alam dengan besaran maksimal Rp20 juta per rumah.
"Rumah yang rusak berat, rusak ringan itu telah dilakukan perbaikan dan pemberian maksimal Rp20 juta," kata bupati.
Ia menyampaikan perbaikan lainnya, yakni infrastruktur jalan maupun jembatan yang rusak akibat terdampak bencana alam.
Baca juga: Pemkab Garut siapkan perlengkapan sekolah untuk siswa korban banjir
Rudy menyampaikan jajarannya juga akan mengecek bantaran sungai dan akan dilakukan pengerukan sedimentasi sungai sebagai upaya mencegah banjir.
Selain itu, katanya, pemerintah menanggung biaya pengobatan bagi korban bencana yang mendapatkan perawatan medis.
"Mereka yang mendapatkan pengobatan itu gratis ya, ditanggung pemerintah daerah," katanya.
