Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) telah disalurkan sebesar Rp6,2 triliun kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 16 Agustus 2022.
“Kemarin karena pemerintah menyesuaikan harga BBM maka kita menambahkan bantuan sosial Rp12,4 triliun untuk BLT BBM kepada 20,65 juta KPM yang sudah terealisasi Rp6,2 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan realisasi sebesar 6,2 triliun itu merupakan setengah dari pagu anggaran untuk BLT BBM yaitu Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta KPM.
Masing-masing KPM akan menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan yaitu untuk September hingga Desember yang akan diberikan dua kali secara bertahap dengan nominal Rp300 ribu.
Sementara Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang memiliki anggaran Rp9,6 triliun telah cair sebesar Rp2,62 triliun per 16 September 2022 dengan diberikan kepada 4,4 juta pekerja dari total 16 juta pekerja yang akan mendapat BSU.
Para pekerja penerima BSU yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan tersebut akan menerima masing-masing Rp600 ribu.
Anggaran BLT BBM dan BSU sendiri merupakan pengalihan dari anggaran subsidi BBM yang diberikan setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada awal September lalu.
Tujuan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga kebutuhan pokok.Di luar BLT BBM dan BSU, pemerintah pun memiliki program perlindungan sosial (perlinsos) yang hingga akhir Agustus 2022 telah terealisasi Rp261,8 triliun.
Realisasi perlinsos ini diwujudkan melalui penyaluran program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Minyak Goreng 21,8 juta penerima, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, BLT Desa 7,5 juta KPM dan subsidi bunga KUR kepada 5 juta debitur.
BLT Jabar
Sementara itu Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengucurkan dana total Rp225 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada warga dalam upaya menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Total sekitar Rp225 miliar kombinasi dari provinsi dan dari kota, kabupaten," kata Gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.
Ia mengatakan bahwa bantuan sosial dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota rencananya disalurkan mulai 15 Oktober 2022, setelah pengalokasian dana dalam perubahan anggaran pemerintah daerah mendapat persetujuan dari dewan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, sedang menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
"Kita sedang mengatur agar (penyaluran bantuan) dana terkait dampak BBM dari provinsi dan kota/kabupaten itu tidak bentrok atau (ada) duplikasi," katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah ditujukan untuk menutup selisih harga bahan pangan pokok yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selisih kenaikan harga disubsidi sehingga tidak ada alasan harga komoditas ikan naik karena BBM naik, karena itu sudah kita atur," katanya, memberikan gambaran mengenai dampak kenaikan harga BBM pada kenaikan harga ikan di pasar.
Gubernur menjelaskan pula bahwa pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk menekan dampak kenaikan harga BBM, termasuk bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi BBM atau BLT BBM, subsidi upah bagi pekerja, serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani sebut realisasi BLT BBM capai Rp6,2 triliun
