Realisasi perlinsos ini diwujudkan melalui penyaluran program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Minyak Goreng 21,8 juta penerima, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, BLT Desa 7,5 juta KPM dan subsidi bunga KUR kepada 5 juta debitur.
BLT Jabar
Sementara itu Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengucurkan dana total Rp225 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada warga dalam upaya menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Total sekitar Rp225 miliar kombinasi dari provinsi dan dari kota, kabupaten," kata Gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.
Ia mengatakan bahwa bantuan sosial dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota rencananya disalurkan mulai 15 Oktober 2022, setelah pengalokasian dana dalam perubahan anggaran pemerintah daerah mendapat persetujuan dari dewan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, sedang menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
"Kita sedang mengatur agar (penyaluran bantuan) dana terkait dampak BBM dari provinsi dan kota/kabupaten itu tidak bentrok atau (ada) duplikasi," katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah ditujukan untuk menutup selisih harga bahan pangan pokok yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selisih kenaikan harga disubsidi sehingga tidak ada alasan harga komoditas ikan naik karena BBM naik, karena itu sudah kita atur," katanya, memberikan gambaran mengenai dampak kenaikan harga BBM pada kenaikan harga ikan di pasar.
Gubernur menjelaskan pula bahwa pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk menekan dampak kenaikan harga BBM, termasuk bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi BBM atau BLT BBM, subsidi upah bagi pekerja, serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani sebut realisasi BLT BBM capai Rp6,2 triliun
