Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar yang tuntas menyelesaikan rekomendasi dari BPK.
"Namun, walaupun secara umum masih ada kekurangan dalam penyelesaian, Pak Uu mengapresiasi, dari 46 OPD terdapat empat OPD yang cepat menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga nihil, tak ada masalah tunggakan atau pengembalian dana," kata Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, di Kota Bandung, Rabu.
Ditemui seusai memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Tahun 2005-2021 di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate Bandung, Wagub Uu mengapresiasi keempat OPD itu.
Baca juga: Wapres bersama Wagub Jabar dorong peningkatan pengawasan di pesantren
Keempatnya adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Biro Perekonomian, dan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jabar.
Baca juga: Wapres bersama Wagub Jabar dorong peningkatan pengawasan di pesantren
Keempatnya adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Biro Perekonomian, dan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jabar.
Menurutnya, ketepatan respons dari masing-masing OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi akan mempengaruhi kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat karena kalau laporan ini dinilai baik berarti administrasi keuangan juga baik.
Menurut data Inspektorat Daerah Provinsi Jabar, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI TA 2005 hingga 2020 per tanggal 22 Mei 2022 dengan kondisi awal persentase penyelesaian 60,58 persen, dan kondisi per tanggal 2 September 2022 sebesar 84,16 persen untuk persentase penyelesaian.
Sedangkan untuk data terakhir Tahun Anggaran 2021 baru mencapai 55,81 persen untuk persentase penyelesaiannya.
