Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri.
"Uang APBN, uang BUMN, belanja APBN, APBD, belanja BUMN harus dan wajib membeli produk dalam negeri," kata Presiden Joko Widodo di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Se-Indonesia yang juga dihadiri Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Ketua Umum KADIN M Arsjad Rasjid serta ketua umum KADIN provinsi.
"Sangat lucu sekali APBN yang kita kumpulkan dari pajak, PNBP, royalti, masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh bodoh banget kita kalau terus-terusan begitu, ndak," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga menyebut ia telah meminta komitmen seluruh daerah agar menggunakan APBD untuk belanja produk dalam negeri.
"Komitmen sudah muncul di Rp897 triliun, dan ini adalah peluang oleh sebab rekan-rekan kita UMKM itu masuk ke 'e-catalog'," ungkap Presiden.
Apalagi saat ini, menurut Presiden Jokowi, "platform" e-catalog sudah berbeda dan dibuat sederhana.
"Semua ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang kita miliki dan kita bersyukur bisa mengendalikan inflasi di angka 4,9 persen, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 5,01 persen, kuartal kedua 5,44 persen saat negara lain itu sekarang semuanya turun dan anjlok pertumbuhan ekonominya," jelas Presiden.Presiden Jokowi pun menyebut konsumsi listrik sudah tumbuh 7,3 persen yang artinya industri bergerak naik dan pabrik-pabrik mulai ekspansi.
"Ini yang harus kita syukuri. Kredit juga tumbuh dari yang sebelumnya masih di angka 1-3 persen, sekarang sudah berada di angka 10,6, artinya apa? Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi kita. Dana pihak ketiga tumbuh 9,13 persen artinya utamanya mungkin di KADIN banyak yang menabung di bank karena duitnya kelebihan. Non performing loan juga masih di angka 2,86 (persen) masih sangat baik, ini yang harus kita gaungkan agar optimis ada meski kita harus hati-hati karena keadaannya tidak jelas di ekonomi global kita," ungkap Presiden.
Presiden pun berharap agar KADIN mewakili para pengusaha di Indonesia dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah.
"Pemerintah dengan dunia usaha agar sambung, kalau ada yang ingin disampaikan segera sampaikan ke ketua (KADIN) biar sampai ke pemerintah sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu kita dalam menaikkan kesejahteraan Indonesia," tutup Presiden.
Sebelumnya Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP) mencatat ada tiga kementerian dengan transaksi belanja lokal terbesar hingga 20 Juni 2022.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Rapat koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, di Lampung, Kamis (23/6), menyampaikan per tanggal 20 Juni sudah ditayangkan 84.509 produk dalam katalog elektronik sektoral dengan jumlah transaksi Rp17,2 triliun. Sementara secara nasional tercatat 379.569 produk tayang pada katalog elektronik."Kami (LKPP) mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Kesehatan (Kemkes), Pertanian Kemtan) dan Perhubungan(Kemhub) yang telah berkomitmen mengelola katalog sektoralnya di mana tercatat telah menjadi tiga besar dalam transaksi katalog sektoral," kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Selain katalog elektronik sektoral, Anas juga mengimbau kepada pengelola katalog elektronik lokal yang mengalami kendala dalam membuat etalase, agar dapat mencontoh kabupaten atau pemda yang telah sukses membuat etalase dan meningkatkan nilai transaksi.
"Jika ada kesulitan dari teman-teman bupati dan gubernur untuk membuat etalase, di copy paste saja (pembuatan etalase). Bisa diambil contoh kota Medan dan Banyuwangi yang telah menayangkan lebih dari 1.000 produk," imbuh mantan Bupati Banyuwangi itu.
Berdasarkan data yang dimiliki LKPP, Kota Medan telah menayangkan 2.039 produk, sedangkan kota Banyuwangi telah menayangkan 2.109 produk dalam katalog elektronik lokal.
Meningkatnya jumlah pelaku usaha lokal yang tayang dalam katalog elektronik, merupakan hasil kerja sama yang baik antara LKPP dengan instansi pemerintah lainnya dalam sinergi menuju Indonesia yang lebih baik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: APBN, APBD dan BUMN wajib untuk beli produk dalam negeri
