Presiden Joko Widodo wajibkan APBN, APBD dan BUMN beli produk dalam negeri

"Kami (LKPP) mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Kesehatan (Kemkes), Pertanian Kemtan) dan Perhubungan(Kemhub) yang telah berkomitmen mengelola katalog sektoralnya di mana tercatat telah menjadi tiga besar dalam transaksi katalog sektoral," kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Selain katalog elektronik sektoral, Anas juga mengimbau kepada pengelola katalog elektronik lokal yang mengalami kendala dalam membuat etalase, agar dapat mencontoh kabupaten atau pemda yang telah sukses membuat etalase dan meningkatkan nilai transaksi.

"Jika ada kesulitan dari teman-teman bupati dan gubernur untuk membuat etalase, di copy paste saja (pembuatan etalase). Bisa diambil contoh kota Medan dan Banyuwangi yang telah menayangkan lebih dari 1.000 produk," imbuh mantan Bupati Banyuwangi itu.

Berdasarkan data yang dimiliki LKPP, Kota Medan telah menayangkan 2.039 produk, sedangkan kota Banyuwangi telah menayangkan 2.109 produk dalam katalog elektronik lokal.

Meningkatnya jumlah pelaku usaha lokal yang tayang dalam katalog elektronik, merupakan hasil kerja sama yang baik antara LKPP dengan instansi pemerintah lainnya dalam sinergi menuju Indonesia yang lebih baik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: APBN, APBD dan BUMN wajib untuk beli produk dalam negeri