"Sampai hari ini, belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen; hati-hati ini, baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan di daerah; yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat. Ini penting sekali," kata Presiden dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, selain dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, juga diikuti para kepala daerah secara daring.
Jokowi mengingatkan realisasi belanja APBD menjadi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Dia juga menyoroti masih adanya uang APBD yang menganggur di bank sebesar Rp193 triliun.
"Saya cek APBD di bank. Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp193 triliun. Sangat besar sekali. Ini harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," tegasnya.
Dia juga mengingatkan seluruh elemen pemerintahan untuk tidak lagi bekerja dengan rutinitas standar yang biasa-biasa saja di tengah krisis global. Kondisi sulit global itu, menurut Jokowi, disebabkan oleh tantangan pemulihan pandemi COVID-19 yang diikuti dengan situasi perang dan geopolitik hingga memunculkan krisis pangan, energi, dan keuangan.
"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," ujar Presiden. Dia meminta jajaran pemerintah bekerja bukan hanya memperhitungkan aspek makro, tetapi juga secara mikro, bahkan detail melalui angka dan data. Kinerja tersebut penting dalam upaya menekan laju inflasi yang mencapai 4,94 persen pada Juli 2022 (yoy) terutama diakibatkan gejolak inflasi kelompok pangan sebesar 11,47 persen (yoy).
Tingkat inflasi nasional tersebut lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar para menteri dan pejabat pemerintahan tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja standar karena kondisi dunia sedang tidak normal.
"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang dihadiri, antara lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," ungkap Presiden. Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.
"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.
Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja hanya melihat angka makro. "Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," tambah Presiden.
