Kawasan Industri Terpadu Batang butuh 28 ribu tenaga kerja terampil

Acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Humas KSP)

Bandung (ANTARA) -

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, dalam beberapa tahun ke depan memerlukan setidaknya 28.000 tenaga kerja terampil sehingga pemerintah terus melakukan penguatan pekerja lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

"Untuk kebutuhan tenaga kerja di sana sekitar 20.500-an orang. Dalam jangka panjang bisa 28.000-an orang. Jadi ini yang harus kita siapkan. Bagaimana pekerja lokal tidak jadi penonton, tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri, " kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang KITB di Kota Bandung, Jumat.

Abetnego mengatakan pihaknya saat ini serius mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar memenuhi kebutuhan industri di kawasan tersebut.

Saat ini, kata dia, setidaknya sudah ada 10 investor yang siap beroperasi di KITB dan mereka bergerak di berbagai bidang.

"Kami akan terus lakukan upaya agar pekerja lokal bisa terserap. Tapi selama ini memang antara kebutuhan dan kesiapan perlu disiapkan. Ini yang terus kita dorong agar mereka punya skil sesuai kebutuhan.

Dia menjelaskan digelarnya FGD tentang KITB yang dilaksanakan di Kota Bandung ialah untuk mengetahui kebutuhan industri.

Sehingga nantinya diharapkan tidak mendatangkan pekerja dari jauh dan mereka harus disiapkan soal soft skill, daya tahan, dan lainnya.

"Nantinya mereka akan dilatih melalui pelatihan BLK, SMK, dan lainnya," kata dia.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kali ini melibatkan antar pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kementerian, antara lain Kemendikbud Ristek RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenparekraf.

Untuk tingkat pemerintah daerah, tingkat Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Sementara untuk Daerah tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten, Batang dan Cilacap.

Sementara itu, Direktur Operasi & Teknik KITB Adler Manarissan Siahaan mengatakan, kawasan industri Terpadu Batang dengan branding “Grand Batang City” ini merupakan fast growing company yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Adler mengatakan kawasan ini dengan total luasan 4.300 hektare yang dibagi menjadi 3 Klaster yakni Creation, Innovation dan Leisure.

"Saat ini, pada fase 1 ada 450 hektare dari klaster 1 sudah berhasil sold out dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terdapat 12 investor yang sudah berkomitmen. Tujuh investor diantaranya sudah melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri di Grand Batang City," kata dia.

Menurut dia, kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu tenaga kerja sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di KITB pada tanggal 21 April 2021 dan instruksi dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Penyelenggaraan FGD ini sebagai dukungan kepada Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, tentang pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.

Salah satu prioritas utama dibentuknya KITB adalah untuk mendukung penyediaan SDM di Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa Tengah.

Menuju cita-cita bersama dalam membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerja sama dengan berbagai sektor seperti industri, pemerintah, swasta dan lainnya penting dioptimalkan.

Sementara Grand Batang City merupakan sebuah proyek ambisius dimana Pemerintah Indonesia menyiapkan infrastruktur yang berkualitas.

"Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi ini sebagai katalisator penggerak ekonomi dari sisi suprastrukturnya untuk masa depan," kata Budi Reing Wirawan, GM Human Capital Management PT KITB.

Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah harus didukung dengan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan yang ekonomis agar biaya operasionalnya tidak mahal.

“Operasional pelabuhan berjalan baik apabila ada satu runtutan operasi yang mudah dan efisien mulai dari jarak tempuhnya, aksesibilitasnya, levelingnya, dan sebagainya,” kata Budi Karya Sumadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menhub mengungkapkan, akan membahas lebih detail terkait teknis operasional pembangunan pelabuhan di KITB dengan sejumlah pihak.Sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun di kawasan industri tersebut di antaranya sektor kereta api yaitu, pengembangan Stasiun Plabuan dan reaktivasi jalur KA Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas. Sementara di sektor laut yaitu pembangunan pelabuhan daratan (dry port) dan pembangunan jetty/trestle/dermaga. Pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi tersebut mulai dibangun dari tahun 2022 hingga 2024.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur transportasi harus disambungkan ke pusat kegiatan seperti, kawasan industri. Dengan demikian, diharapkan dapat memperlancar konektivitas pergerakan logistik dari dan ke Kawasan Industri di Batang.

"Dengan lancarnya pergerakan akan mengefisienkan biaya logistik dan akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan di kawasan ini," ujarnya.

Pada Juni 2022 lalu, Presiden Jokowi mengunjungi KITB untuk melihat dimulainya tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi.

Presiden menyebut bahwa investasi ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir.Keberadaan kawasan ini diharapkan mampu memberikan efek berganda yaitu mendatangkan investasi dari luar, membuka lapangan kerja yang luas, dan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Batang dan daerah sekitarnya.

Usai mengunjungi KITB, Menhub menggunakan kereta inspeksi dari Stasiun Plabuan Batang ke Stasiun Semarang Tawang, untuk mengecek progres pembangunan perbaikan talud, memastikan alur masuk pelabuhan agar berjalan lancar, memastikan lampu navigasi berjalan.

Selain itu, Menhub juga memastikan progres pembangunan tanggul Pelabuhan Tanjung Emas pasca banjir berjalan sesuai rencana, berkolaborasi Kementerian PUPR dan PT Pelindo. Pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo ini akan terus dilakukan pengembangannya hingga tahun 2024.

Diproyeksikan pada tahun 2024, pelabuhan ini mampu melayani petikemas sampai 900 ribu Teus, 2 juta ton curah kering, 1,3 juta ton curah cair, dan 532 ribu ton general cargo.

Berita Terkait