Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri untuk menggaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan di tengah situasi kasus COVID-19 yang kembali meningkat.
Menurut Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, hal itu penting demi menghindari potensi pengendalian situasi COVID-19 yang mengganggu situasi perekonomian Indonesia.
"Perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian COVID ini bisa mengganggu ekonomi kita," katanya dalam pengantar ratas yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin.
Presiden menyampaikan bahwa ratas perlu membahas lebih lanjut mengenai upaya penanganan lonjakan kasus COVID-19 karena masuknya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia yang diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga bulan Juli 2022.
"Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, pada minggu kedua atau minggu ketiga," katanya.
Salah satu hal yang ditekankan Presiden Jokowi adalah upaya mendorong pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster bagi masyarakat yang sampai saat ini baru mencapai 24,5 persen.
