Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Rapat koordinasi Evaluasi dan Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, di Lampung, Kamis (23/6), menyampaikan per tanggal 20 Juni sudah ditayangkan 84.509 produk dalam katalog elektronik sektoral dengan jumlah transaksi Rp17,2 triliun. Sementara secara nasional tercatat 379.569 produk tayang pada katalog elektronik.
"Kami (LKPP) mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Kesehatan (Kemkes), Pertanian Kemtan) dan Perhubungan(Kemhub) yang telah berkomitmen mengelola katalog sektoralnya di mana tercatat telah menjadi tiga besar dalam transaksi katalog sektoral," kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Selain katalog elektronik sektoral, Anas juga mengimbau kepada pengelola katalog elektronik lokal yang mengalami kendala dalam membuat etalase, agar dapat mencontoh kabupaten atau pemda yang telah sukses membuat etalase dan meningkatkan nilai transaksi.
"Jika ada kesulitan dari teman-teman bupati dan gubernur untuk membuat etalase, di copy paste saja (pembuatan etalase). Bisa diambil contoh kota Medan dan Banyuwangi yang telah menayangkan lebih dari 1.000 produk," imbuh mantan Bupati Banyuwangi itu.
Berdasarkan data yang dimiliki LKPP, Kota Medan telah menayangkan 2.039 produk, sedangkan kota Banyuwangi telah menayangkan 2.109 produk dalam katalog elektronik lokal.
Meningkatnya jumlah pelaku usaha lokal yang tayang dalam katalog elektronik, merupakan hasil kerja sama yang baik antara LKPP dengan instansi pemerintah lainnya dalam sinergi menuju Indonesia yang lebih baik.Dengan semakin banyaknya produk yang tayang dan meningkatnya nilai transaksi produk dalam negeri, diharapkan penyerapan anggaran pemerintah dapat tepat sasaran serta meningkatkan perekonomian Indonesia ke depannya.
Awasi realisasi belanja lokal
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengawasi realisasi kebijakan sebanyak 40 persen alokasi anggaran di APBN, APBD dan BUMN digunakan untuk belanja produk dalam negeri.
“Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022) sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden.
Presiden mengingatkan terdapat konsekuensi jika alokasi belanja produk lokal dalam penggunaan anggaran daerah tidak mencapai 40 persen dari total belanja.
“Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menkeu, sudahlah. Kalau ada yang tidak semangat, potong DAK (Dana Alokasi Khusus) setuju? Kelihatannya pada ngeri semua, tak potong betul nanti, DAU (Dana Alokasi Umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada yang kita sepakati hari ini,” ujarnya.
Konsekuensi juga berlaku bagi BUMN dan jajaran kementerian/lembaga yang tidak taat untuk membelanjakan anggaran barang dan jasa sebanyak 40 persen untuk produk lokal.
“BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, sudah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle. Kaya gini tidak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya awasi betul,” ujar Presiden
Presiden sebelumnya mengatakan dirinya merasa jengkel dengan kebiasaan belanja impor di jajaran pemerintah pusat, daerah hingga BUMN. Presiden merasa heran berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri, tapi tidak dibeli oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Produk-produk impor malah berseliweran di kegiatan pemerintah. Ia mencontohkan produk impor tersebut antara lain seerti "Closed Circuit Television" (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga suku cadang untuk traktor pertanian.
"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa, jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," ungkap Presiden.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LKPP catat tiga kementerian belanja lokal paling banyak
