"Kajian ini dilakukan selama tiga bulan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, Apindo, dan stakeholder ketenagakerjaan. Hasilnya menjadi acuan dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan untuk jangka menengah dan jangka panjang," ucapnya.
Program Warkop Sekolah keempat yakni kerja sama penempatan kerja melalui komitmen bersama pemerintah daerah dengan perusahaan yang meliputi pelaporan lowongan kerja dari perusahaan kepada pemerintah daerah secara berkala.
"Melakukan rekrutmen tenaga kerja perusahaan melalui Pemkab Bekasi, merekrut tenaga kerja lokal atau pencari kerja yang memiliki e-KTP Kabupaten Bekasi, serta merekrut masyarakat yang telah melakukan uji kompetensi," katanya.
Tak cukup di situ, kata Suhup, Warkop Sekolah juga memiliki program Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dengan konsep pelaksanaan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila yang diawali Training of Trainer kepada unsur pemerintah daerah, Apindo, serta serikat pekerja yang duduk di lembaga kerja sama Tripartit.
"Salah satu rencana aksinya ialah menyusun buku HIP dalam empat bahasa yakni Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Korea," katanya.
Terakhir adalah sekolah prakerja, kerja sama antara perusahaan dengan SMK di wilayah Kabupaten Bekasi yang disebut dengan program Bapak Asuh yaitu satu perusahaan mengasuh tiga SMK dalam bentuk kegiatan, pelatihan soft skill dan budaya kerja, seleksi rekrutmen, pemagangan selama tiga sampai enam bulan, dan kontrak kerja (PKWT).
"Kami optimistis realisasi program Warkop Sekolah ini dapat menekan tingkat pengangguran khususnya bagi warga lokal di Kabupaten Bekasi," kata Suhup.
