Selanjutnya, ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan 120 laporan atau 32 persen, pemerintah provinsi dengan 13 laporan atau 4 persen, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan sembilan laporan atau 2 persen, dan Kementerian Agama dengan delapan laporan atau 2 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Robert juga menyampaikan lima substansi pengaduan atau laporan terbanyak dari masyarakat mengenai seleksi CASN Tahun 2021. Di antaranya, ada 82 pelapor yang mengadukan tidak memperoleh afirmasi, 65 laporan mengenai kelinieran ijazah pelamar, 61 laporan tentang dokumen atau berkas tidak lengkap, 39 laporan tentang ketidakjelasan informasi, dan 22 laporan tentang kekosongan formasi.
Dugaan Malaadministrasi
Ombudsman RI juga menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik pada triwulan pertama 2022.
"Dari jumlah pengaduan tersebut, terdapat 1.766 laporan merupakan laporan masyarakat," kata anggota Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya di Jakarta.
Selanjutnya, kata Dadan, sebanyak 893 laporan aduan merupakan respons cepat dan 36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri.
Ombudsman terima 375 pengaduan soal seleksi CASN 2021
Kamis, 16 Juni 2022 15:58 WIB
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam acara update publik "Seleksi CASN 2021-2022: Evaluasi dan Perbaikan ke Depan" di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/6/2022). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
