Atang mengungkapkan hal ini menjadi ironis pada negeri penghasil CPO terbesar di dunia, tapi bermasalah dalam pemenuhan minyak goreng.
Dia juga berpendapat, menguatkan pengawasan distribusi di hilir juga tidak efektif. Ia meyakini pastikan sistem distribusi mulai dari hulu hingga hilir yang lancar dan yang nakal beri hukuman tegas.
Langkah lain, sambungnya, jangka pendek adalah paksa produsen besar untuk potong jalur distribusi. Pemerintah yang langsung tangani pasar-pasar murah minyak goreng. Libatkan semua pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar murah (OPM).
"Jika keadaan mulai membaik, evaluasi menyeluruh mulai dari alokasi CPO, produksi migor, hingga jalur distribusinya," kata dia.
Dikatakannya, OPM oleh pemerintah adalah langkah darurat dan taktis yang harus segera diambil karena pemerintah punya kekuasaan untuk memberi solusi bagi masyarakat yang sudah menderita berbulan-bulan.
"Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mau sampai kapan kita tega terhadap kesulitan warga. Setelah mulai normal kembali, bisa kembali ke pasar," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Mohamad Soleh menyampaikan selain kekurangan pasokan harga minyak goreng naik signifikan.
