Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyoroti sikap Myanmar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-38 dan ke-39 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan menyayangkan sikap Myanmar.
Presiden memandang Myanmar “tidak menyambut baik uluran tangan ASEAN sebagai keluarga, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya”.
Pernyataan tersebut dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pengarahan pers usai KTT tersebut, diakses dari Jakarta, Selasa.
“Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN, untuk dapat bertemu dengan semua pihak terkait, sampai saat-saat akhir menjelang KTT masih belum diberikan oleh Militer Myanmar,” jelas Menlu.
Seperti diberitakan sebelumnya, para menlu ASEAN memutuskan untuk tak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT, sesuai keputusan yang dicapai pada pertemuan tingkat menteri ASEAN.
Meski demikian, perwakilan dari Myanmar tetap diundang pada level non-politik.
“Namun, sampai pelaksanaan KTT, Myanmar tidak menyampaikan wakil pada level non-politik. Layar untuk Myanmar tetap disiapkan. Myanmar adalah anggota ASEAN,” tegas Menlu.
Keputusan untuk mengundang wakil Myanmar pada tingkat non-politik, menurut Menlu, merupakan keputusan yang berat namun harus dilakukan.
Adapun Presiden juga mengingatkan bahwa meski penting bagi ASEAN untuk tetap menghormati prinsip non-intervensi, terdapat pula kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam ASEAN, yang mencakup good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional.
Menurut Presiden, keputusan tersebut juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan berbagai kemajuan, sejalan dengan janji bagi rakyat ASEAN.
“Sebagai satu keluarga, Bapak Presiden sampaikan bahwa uluran tangan ASEAN harus tetap ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar,” ujar Menlu.
Dalam KTT tersebut, Presiden pun menekankan bahwa rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup di bawah kedamaian dan kesejahteraan, dan bahwa rakyat Indonesia terus berharap akan pulihnya demokrasi bagi Myanmar melalui proses yang inklusif.
KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 dijadwalkan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober, di bawah keketuaan Brunei Darussalam.
Selain terkait Myanmar, Presiden juga mengangkat dua hal utama lainnya, yakni terkait pentingnya penguatan institusi ASEAN, serta ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Selain Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut mendampingi Presiden Jokowi dalam hari pertama pertemuan tersebut.
