Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Lingkungan Hidup DKI masih berkoordinasi dan membahas kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kontraknya akan berakhir.
"Tentu, itu sudah ada solusi. Sudah ada Dinas Lingkungan Hidup yang terus berkoordinasi dengan Bekasi," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin.
Ke depannya, Riza menyebut, Pemprov DKI tengah menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau "Intermediate Treatment Facility" (ITF) di empat titik yakni di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur untuk mengurangi ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang.
"Saat ini sedang dalam proses pelelangan. Semoga berjalan lancar. Nanti, siapapun yang memenangkan proses tender akan membangun," kata Riza.
Dia berharap upaya tersebut dapat mengatasi masalah sampah di Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Kota akan memiliki teknologi pengelolaan sampah seperti halnya kota-kota di negara maju.
Diberitakan sebelumnya, kontrak kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi untuk TPST Bantargebang berakhir Oktober 2021.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan perjanjian kontrak kerja sama pengelolaan tempat pembuangan sampah itu disusun kedua pemerintah daerah berdasarkan kurun waktu lima tahun sekali.
Baca juga: Pemkot Bekasi evaluasi kerja sama TPST Bantargebang
Baca juga: Pemkot Bekasi ajukan dana hibah ke DKI Rp718 miliar
Baca juga: Pembangkit listrik tenaga sampah Bekasi gunakan 65 persen komponen lokal
