Wapres sebut penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2022 diperluas 212 daerah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperlus target penyelesaian kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota pada akhir 2022, kata Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dalam rapat terbatas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

"Untuk tahun 2022 akan diperlus lokasi prioritasnya untuk 212 kabupaten dan kota," kata dia, dalam keterangan yang diterima Rabu. Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi agenda prioritas pemerintah, yang ditargetkan pada akhir 2024 menjadi nol persen, kata dia.



Sementara itu, untuk 2021, Pemerintah memprioritaskan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten dan kota yang berada di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat. Target penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut ialah harus mencapai nol persen di akhir 2021.

"Untuk tahun 2021 ini, pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh provinsi yang mewakili 2,1 juta jiwa (miskin ekstrem). Tentu ini merupakan tugas yang sangat berat, mengingat tahun 2021 akan berakhir dalam tiga bulan," katanya.



Ia menjelaskan terdapat dua kelompok besar program kegiatan yang menjadi kunci bagi Pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem masyarakat.

Pertama ialah kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, kata dia. "Kedua adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya," tukasnya.



Oleh karena itu, dia mengingatkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk bekerja keras segera menuntaskan kemiskinan ekstrem.

"Target tersebut telah menjadi janji kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya ingatkan lagi bahwa kita harus bekerja keras untuk memastikan tercapainya target tersebut," ujarnya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf minta kemiskinan ekstrem 35 kabupaten segera tuntas

Baca juga: Penduduk miskin di Karawang bertambah 8,26 persen

Baca juga: Atasi kemiskinan, Pemkab Garut dorong perluasan lapangan kerja