DPRD Jawa Barat minta Pemprov terus promosikan wisata lewat media sosial

Bandung (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov Jabar terus mempromosikan sektor pariwisata lewat media sosial dengan mencontoh beberapa negara maju yang sektor wisatanya juga terdampak pandemi COVID-19.

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira di Bandung, Jabar, Sabtu mengatakan pelaku pariwisata di sejumlah negara maju terus mencari cara agar bisnisnya memiliki prospek ke depan.

Menurut dia, mereka juga tetap melakukan promosi meskipun belum mendapat kepastian waktu pandemi COVID-19 akan berakhir.

"Saya sering mendapatkan iklan di media sosial untuk berwisata di Singapura. Padahal, saat ini Singapura belum membuka tempat wisata," kata Yunandar.

Ia menilai hal mengindikasikan pelaku pariwisata di luar negeri tetap berpikir cara berinvestasi untuk masa depan sehingga saat pariwisata mulai dibuka, para wisatawan akan ingat dan tetap akan pergi ke Singapura.

"Artinya, pemerintah atau pelaku pariwisata tetap menjaga wisatawan agar ingat dengan Singapura. Minimal melalui media sosial mengabarkan kondisi pariwisata di negara tersebut," ujarnya.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan investasi dan seharusnya pemerintah melakukan hal yang sama. Kemudian, para pelaku pariwisata mendorong pemerintah agar tetap melakukan persiapan dan promosi harus tetap dilakukan.

"Wisata di Jabar didominasi oleh wisatawan domestik. Jadi, kita harus terus melakukan promosi ke wilayah lain apalagi kereta cepat juga akan hadir," tuturnya.

Yunandar menyebut kereta cepat merupakan hadiah yang luar biasa untuk Jabar dan akan menjadi daya tarik pariwisata. Pasalnya, kereta cepat di kawasan Asia Tenggara hanya berada di Indonesia khususnya di Jabar.

Seharusnya, Pemprov Jabar menyiapkan pusat pariwisata di sekitar stasiun kereta cepat atau transportasi antarmoda ke tempat wisata, sehingga para wisatawan tidak hanya menggunakan kereta cepat, tetapi juga disediakan tempat pariwisata.

"Saya lihat tidak ada pemikiran ke sana," ujar politisi PDIP ini.

Menurut dia, tugas pemerintah itu tidak pernah berhenti dan hanya menunggu pandemi COVID-19 selesai baru wisata dibuka.

Sebab, pembangunan kereta cepat tidak berhenti, sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin pembangunan tersebut.

"Kita harus manfaatkan itu. Kalau pemerintah tidak memfasilitasi, efek ekonominya akan terlambat. Mungkin akan terjadi lima tahun ke depan," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD Jabar minta tindak tegas pelaku penimbun obat COVID-19

Baca juga: Penahanan 2 tersangka suap proyek Indramayu diperpanjang