Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Sebanyak 257 paket kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah dilelang berdasarkan data terkini Bagian Pengadaan Lelang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
Kepala Bagian Pengadaan Lelang dan Jasa Setda Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan lelang kegiatan konstruksi merupakan program kerja yang digelar secara serentak dan akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
"Kami sudah melaksanakan lelang kegiatan secara serempak sejak 24 Juni kemarin," katanya di Cikarang, Senin.
Iman mengatakan program kegiatan fisik yang dilelang serentak itu berasal dari tiga organisasi perangkat daerah yakni Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Dia menargetkan pertengahan bulan depan sudah ada pemenang lelang sehingga akhir Bulan Juli nanti pelaksanaan pembangunan ratusan kegiatan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, hingga proyek irigasi dapat segera dimulai.
"Tentu kita semua berharap seluruh tahapan proses lelang ini berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan," katanya.
Dengan realisasi pembangunan tersebut, kata dia, maka manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Di sisi lain penyerapan anggaran dapat maksimal dengan waktu pelaksanaan yang memadai untuk penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan berkualitas," ucapnya.
Iman mengaku ada perbedaan aturan waktu pelaksanaan pengadaan kegiatan pembangunan fisik yang mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana Perubahan PP 18/2018 tentang pengadaan barang dan jasa.
"Ada perubahan aturan untuk waktu pelaksanaan pengadaan dari semula menggunakan hari kerja, saat ini mengikuti kalender," katanya.
"Kami maksimalkan, kami persingkat waktu pelaksanaan dengan menggelar tender fisik secara serentak," imbuh dia.
Baca juga: DPRD Kabupaten Bekasi usul tambah dua daerah pemilihan
Baca juga: DPRD Bekasi minta pemkab maksimal serap anggaran infrastruktur