Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan bahwa rancangan besar (grand design) terkait Otonomi Daerah yang sedang disusun oleh pemerintah dalam menyikapi kebutuhan dan usulan pemekaran yang hingga saat ini telah masuk sebanyak 337 usulan.
Rancangan besar tersebut, kata Bima Arya, untuk melihat kebutuhan ideal jumlah daerah di Indonesia baik itu provinsi, kota, ataupun kabupaten.
"Pemekaran ini kan usulannya banyak sekali ya 337. Nah untuk itu, Kementerian Dalam Negeri sekarang menyusun desain besar otonomi daerah, dari situ akan terlihat kebutuhan idealnya jumlah atau formasi provinsi, kota, kabupaten, seperti apa, desain seperti apa, nah baru kemudian disesuaikan," kata Bima selepas meninjau kondisi malam natal di Bandung, Selasa malam.
Disebutkan oleh Bima Arya, dari usulan sebanyak 337 itu, ada yang dokumennya telah lengkap dan terlihat memenuhi persyaratan, dan beberapa beluk terlihat meyakinkan.
Semua usulan tersebut, kata Bima, tidak mungkin semuanya bisa dipenuhi karena akan membutuhkan biaya yang besar.
"Kalaupun kemudian nanti ada yang disetujui, tentu itu bertahap, dan harus ada skala prioritas. Tapi saya kira belum dalam waktu dekat begitu ya, karena masih harus fokus pada hal lainnya," ujar dia.
Salah satu yang harus difokuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, kata Bima Arya, adalah soal revisi Undang-Undang Pilkada yang ditargetkan pihaknya bisa rampung dan diusulkan masuk prolegnas tahun 2025.
"Jadi terkait yang pemekaran, kita masih analisis, masih didalami dan dilihat hasil kajian grand design otonomi daerahnya seperti apa," ucap dia.
